Halaman 1

Makassar, GoSulsel.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan (Sulsel) Kubu Djan Faridz, Taufiq Zainuddin ngotot bertahan dan menolak bergabung dengan Ketua DPW PPP Sulsel Amir Uskara dari kubu Surya Dharma Ali. Kendati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut SK kepengurusan muktamar Surabaya dan Jakarta.

Penolakan ini karena dianggap putusan Mahkamah Agung (MA) mengakui kepengurusan sah adalah hasil Muktamar Jakarta yang diketuai oleh Djan Faridz.

“Kepengurusan Muktamar Bandung sudah lewat dan sudah tidak berlaku. Mereka tidak baca keputusan MA yang jelas mengakui kepengurusan Muktamar Jakarta,” kata Taufiq saat dihubungi via telepon, Sabtu (16/01/2016).

Taufiq mengatakan dengan bergabungnya Muhammad Aras dengan Amir Uskara untuk menyepakati kepengurusan Muktamar Bandung, tidak mempengaruhi PPP kubu Djan Farizd di Sulsel.

Halaman 2

“Biarkan mereka bergabung, kami tetap berpedoman pada putusan MA yang kita anggap sah,” ucapnya.

Menurut dia, kepengurusan sah tidak bisa dikembalikan ke hasil Muktamar Bandung dengan Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara. Pertimbangannya karena telah melewati masa periode kepengurusan. Sehingga pengakuan MA terhadap Muktamar Jakarta merupakan hasil putusan hukum yang akurat.(*)

---