Halaman 1

Makassar, GoSulsel.com –Ombudsman Perwakilan Wilayah Sulsel menilai proses lelang jabatan Calon Kepala Sekolah (Cakepsek) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, banyak terjadi kecurangan. Pasalnya ada beberapa laporan masyarakat yang diterima terkait adanya Cekepsek yang lolos uji publik namun yidak memiliki nomor tes.

“Masalah itu, banyak dilaporkan oleh calon kepala sekolah, dan Masyarakat . Ada datang secara langsung dan ada yang melalui telefon, bahwa yang tidak punya nomor tes itulah yang membayar. Bahwa ada beberapa yang tidak ada nomor tes nya kemudian yang lolos, katanya membayar 50 juta menurut ke para kepala sekolah yang menelepon dan menyampaikan ke kita” ujarnya, ketua Ombudsman Sulsel, Subhan saat ditemui di kantornya di Jalan Alauddin, Makassar, Senin (18/01/2016).

Subhan mengaku, berdasarkan laporan masyarakat ada sebnayak 3 calon kepala sekolah SMA yang diketahui tidak memiliki nomor tes. “Saya baru tahu ini setelah orang lain laporkan, baru saya lihat oh ternyata betul ada yang tidak punya nomor tes. Ada tiga ini, nomor urut 14, 15 dan 52. Apakah ini salah cetak atau memang tidak ada nomor tesnya,” ungkapnya.

Namun Subhan juga mempertanyakan dengan mekanisme apa sehingga ke 3 Cakepsek tersebut bisa lolos tanpa nomor tes dan sinyalir adanya indikasi penyogokan dalam proses lelang jabatan tersebut. Dia mengungkapkan selain laporan masyarakat terkait Cakepsek yang tidak bernomor tes itu, Subhan juga mengaku menerima laporan terkait bentuk kecurangan lainnya. “Tapi selain yang tidak  punya nomor tes juga ada juga yang dikumpulkan di sebuah Caffee kemudian dimintaki uang, ini yang jadi masalah” katanya.

Halaman 2

Lebih jauh Subhan mengatakan bahwa Lelang Jabatan Kepala sekolah ini diwarnai banyak kecurangan, ia meminta Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto,  untuk segera membersihkan orang-orang yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Makassar  yang kerap kali melakukan kecurangan dalam proses lelang kepala sekolah selama ini.

“Ini memang rumit karena sudah masuk sindikasi artinya banyak orang yang memiliki sindikasi, tidak lagi murni. Wali Kota kan sengaja melakukan ini untuk membersihkan hal-hal seperti ini tetapi saya melihat orang Dinas Pendidikan yang harusnya membangun ini menjadi betul-betul fair justru disana yang rusak juga. Walikota sudah tahu siapa orang-orang disana yang bermain disana” ungkapnya

---