Makassar, gosulsel.com – Indonesia merupakan daerah yang masih memiliki penduduk di bawah rata-rata. Hal ini dibuktikan banyaknya warga yang masih memiliki pendapatan dan dan taraf hidup yang rendah.

Terkait  dengan pendataan penduduka miskin di Indonesia yang dinilai tidak akurat, maka Kementerian Sosial memperketat koordinasi data. Hal ini untuk memecahkan permasalahan akan banyaknya kritik yang masuk ke pemerintah akan perbedaan data.

“Banyak kritik ke pemerintah akan adanya perbedaan data dari ke pemerintahan yang satu, lembaga yang satu, pemerintah pusat kabupaten dan kota,” kata Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, Jumat (4/3/2016).

“Periode 2015 kemarin, kita sudah koordinasi sangat intensif dengan Bapernas, BPS, TNP2K, untuk bertekad untuk mengakhiri beda data. Maka selesai verifikasi dan validasi data, kita konsultasikan data itu dengan BPS, TNP2K, kabupaten/kota se-Indonesia bagian barat, tengah dan terakhir hari ini dengan Indonesia bagian timur,” lanjutnya.

Menurut khofifah, data ini akan segera ditetapkan paling lambat pekan depan, setelah selesai semua verifikasi dan validasi.

“Hari senin kita akan koordinasi dengan gubcapil, setelah itu maka minggu depan Insya Allah Kemensos akan menetapkan data fakir miskin yang merupakan implementasi  dari UU No13 Tahun 2011 pasal 11 bahwa data fakir miskin ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang sosial,” terang Khofifah.(*)

---