Makassar, GoSulsel.com – Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam kembali diincar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015.

Dalam sambutannya, Dia berharap opini WTP yang diperoleh sebelumnya oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dapat dipertahankan.
“Penyerahan LKPD ini akan memudahkan jalannya pemerikasaan terhadap penggunaan APBD bagi BPK yang waktunya sangat terbatas. Agar pemeriksaan lancar perlu adanya pendampingan dari unsur BPK dilapangan dengan pemerintah daerah untuk menghindari terjadinya kesalahan administrasi,” kata Agus, di Gedung BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, (31/3/2016)

Sementara itu, Kepala Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Andi Lologau mengapresiasi kepada pemprov dan beberapa kabupaten/kota yang telah menyerahkan LKPD TA 2015 tepat waktu. Dimana pelaporan tersebut merupakan pertanggung jawaban APBD setiap tahunnya.

Menurutnya, LKPD ini merupakan amanah dari peraturan perundang undangan tentang keuangan negara dan peraturan perundang undangan tentang perbendaharaan negara, serta Permendagri tetantang pelaporan keuangan negara.

Dia berharap agar Pemprov,Pemkab dan Pemkot agar intens melakukan komunikasi dengan pihak BPK yang bertugas dilapangan, agar pemeriksaan dapat berjalan lancar sesuai waktu target pemeriksaan yaitu 60 hari dari waktu penyerahan LKPD.

---