Makassar, Gosulsel.com – Kemudahan perizinan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) ternyata rawan disalahgunakan oleh pihak perusahaan pengembang. Terlebih dengan pemangkasan perizinan yang dilakukan pemerintah, membuat pengembang dengan mudah memanfaatkannya.

Belum lagi wacana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan mengratiskan biaya perizinan perumahan MBR. Hal ini bisa membuat pengembang menyalahgunakan izin dengan membangun perumahan mewah dari izinnya.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan pihaknya tengah berupaya melakukan pengendalian pembangunan dan penjualan perumahan. Terutama untuk perumahan yang dikhususkan bagi MBR.

“Siapa yang tahu kalau izin pembangunan yang diberikan untuk rumah MBR tapi malah membangun rumah mewah. Atau perumahan MBR ini dijual kepada mereka yang berada di kelas menengah ke atas,” kata Bakti, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/4/2016).

Karena itu, dirinya berharap kepala dinas tarkim kabupaten/kota yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dengan ketat. Terutama dengan kebutuhan perumahan dan pembeli dari rumah yang dijual oleh pengembang.

---