Dia memberi contoh di Kawasan Maminasata, terutama di pesisir Makassar banyak perumahan MBR yang tak digunakan dan terbengkalai. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama terkait kebutuhan perumahan di Sulsel.

“Selama ini untuk rumah MBR, kita hanya berpatok dari jumlah angka penduduk atau keluarga miskin. Jangan-jangan, jumlah perumahan yang kita bangun sudah melebihi atau masih jauh dari angka cukup,” ucapnya.

Terkait rencana penghapusan biaya perizinan, Bakti mengakui tak sepenuhnya setuju dengan rencana tersebut. Pasalnya, biaya perizinan ini merupakan salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan yang bisa dilakukan oleh pihaknya.

Selaku pengembang perumahan, Real Estate Indonesia (REI) Sulsel berkomitmen membangun 20.000 unit rumah untuk MBR. Bagi calon pembeli, REI akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendata calon pembelinya.

Terkait perizinan dan biayanya, REI berharap ada kemudahan dari pemerintah. “REI telah mengajukan 14 poin usulan kepada pemerintah dan sebagian besar ditanggapi positif, terutama soal mempermudah perizinan perumahan (dari 44 perizinan menjadi 18 perizinan),” ujar Ketua REI Pusat, Eddy Hussy.(*)

---