“Tapi sesuai kebijakan Presiden bahwa selama beliau menjabat presiden tidak akan ada penerima PNS lagi kecuali kebutuhan mendadak. Moratorium melarang seenaknya masuk disini, kecuali mengikuti suami TNI sama Polri,” ujarnya.

Selain persoalan moratorium, kekurangan guru di Makassar ini juga diakibatkan oleh banyak guru yang pindah tugas kedaerah lain.

“Banyak yang pindah keluar, kurang lebih sejak 2015 ada puluhan. Kita tidak bisa melarang mereka karena kebanyakan alasannhs ikut dengan suami atau ingin lebih dekat dengan orang” sebut Zubaidah

Sebagai upaya agar tenaga pengajar di Makassar mencukupi, Zubaidah mengaku dalam waktu dekat Pemkot akan melakukan revisi terkait Moratorium tersebut dengan kebijakan menerima pindahan masuk.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hasbi.

---