Makassar, GoSulsel.com — Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, sangat menyayangkan jika anggaran untuk bidang pertanian tahun ini yang telah digelontorkan pemerintah ke daerah, kurang terserap dan tidak menghasilkan kebutuhan pokok untuk kesejahteraan rakyat. Hal itu ia sampaikan pada seminar nasional mengenai perberasan di Baruga Lappo Ase Bulog, Kamis (28/4).

Ia menyebut, Kementrian Pertanian telah menyiapkan agar anggaran untuk pertanian di tahun 2016 meningkat. Hasilnya pagu anggaran yang telah diketuk palu mencapai Rp 45 triliun. Dana ini akan disebar untuk pengembangan produksi pertanian.

Jika memang ada kabupaten yang tidak memproduksi hasil pertanian secara baik, bukan tidak mungkin daerah tersebut gagal menerima tambahan anggaran yang telah disiapkan ini. Untuk kawasan Sulawesi Selatan yang sejauh ini menjadi lumbung padi nasional, Amran menuturkan akan meningkatkan dana pertanian untuk Sulsel. Khusus Sulsel, menurutnya, saluran irigasinya sudah lumayan baik.

“Jika ada pemda yang diberikan bantuan dua kali lipat sementara hasil produksinya tak mengalami kenaikan, maka tahun depan anggaran bantuannya akan dinolkan anggarannya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengungkapkan saat ini ada 643.678 hektar lahan sawah dan 510.734 hektar lahan kebun/tegal. Bahkan di tahun ini, pihaknya berencana membuka lahan sawah baru seluas 100 ribu hektar. Hanya saja, saat ini masalah yang dihadapi oleh pemprov adalah kartel beras yang merugikan petani. Dimana Bulog juga ikut dirugikan dengan permainan harga beras di pasaran.

“Di sini mereka bisa beli beras Rp7.500 perKg dan dijual dengan harga Rp8.300 perK/. Mereka bisa mengantongi untung Rp400, karena ongkos kirimnya hanya mencapai Rp400 perKg,” pungkasnya.(*)

---