Maros,GoSulsel.com  – Pengawasan kebijakan Pengelolaan anggaran Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah (Pemda) Maros, dinilai tidak transparan. Penilaian itu, disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Maros.

“Anggaran hanya dibahas segelintir orang dari pemerintah dan dewan, bahkan parahnya, beberapa anggota dewan sama sekali tidak mengetahui RKA satu SKPD, yang dibahas di Banggar,”.kata anggota Fraksi Nasdem Hamid, saat ditemui. Rabu (4/5/2016)

Hamid mengatakan, semestinya setiap anggota dewan dibekali dengan data yang akurat seperti RKA oleh pemerintah agar dewan bisa menjalankan fungsinya dalam mengawasi baik kebijakan maupun anggaran.

“Pemerintah tidak boleh menutup-nutupi apapun yang berkaitan dengan anggaran dan memperkuat peranan Badan Pengawas Daerah (Bawasda),” terangnya.

Anggota Komisi I DPRD Maros, Muhammad Arsyad mengatakan, pengawasan anggaran di Maros sudah dalam kategori gawat. Karena, anggota dewan yang punya kewenangan dalam mengawasi terkesan tidak dilibatkan. Bahkan anggota dewan tidak mengetahui besaran anggaran di Sekretaris Dewan (Sekwan).

---