“Penggunaan anggaran itu telah kami laporkan, kami juga memintah hak karena, telah menjalankan tugas sesuai undang-undang yang berlaku. Sikap Pemda Maros saat ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bawasda Propinsi Sulawesi Selatan,” katanya.

Lebih lanjut Haruna, Pemda Maros seolah mempermainkan Panwas dimana seharusnya anggaran itu tidak sepatutnya ditahan apalagi dengan alasan yang tidak masuk akal,”Napattolo toloi jaki kurasa Pemda karena tinggal proses pencairan mami, na masi natahan,” bebernya.

Diketahui, kontrak Panwascam berakhir pada Februari, sedangkan Panwaskab berakhir pada bulan Maret 2016, beberpa bulan yang lalu. Dimana hak mereka sebagai penyelenggara Pemilukada hingga sampai saat ini belum juga diberikan.

Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Pemda Maros, Takdir enggan memberi keterangan terkait tuntutan Panwaskab Maros yang sejak lama meminta haknya itu. “Saya baru menjabat, no komen,” katanya saat di hubungi.

Diketahui, kontrak Panwascam berakhir pada bulan Februari, sedangkan Panwaskab berakhir pada bulan Maret 2016, beberpa bulan yang lalu. Dimana hak mereka sebagai penyelenggara Pemilukada hingga sampai saat ini belum juga diberikan. (*)

---