Makassar, Gosulsel.com – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mempertanyakan instruksi Presiden terkait dengan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dalam usulan APBN-Perubahan tahun 2016. Hal itu diungkapkan Mukhtar dalam Rapat Konsinyering APBN-P 2016, antara Komisi VII DPR-RI dengan beberapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mitra kerjanya, Jumat (10/6/2016) malam.

LPNK mitra Komisi VII tersebut yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN).

“Kalau ada istilah penghematan, berarti ada kesan bahwa penggunaan anggaran selama ini boros. Kalaupun ada spirit penghematan APBN, maka harus dilandasi dengan data riset menyeluruh, mana yang prioritas, mana yang dipangkas. Surat dari Menteri Keuangan diterjemahkan  asal potong anggaran,” tegas anggota Fraksi Hanura tersebut.

Jika Pemerintah serius mewujudkan Nawacita, lanjut Mukhtar, harus ada matriks pencapaian secara integratif antar Kementerian dan Lembaga. “Seharusnya LPNK dimaksimalkan keberadaannya. Jika ada support anggaran, dan gerak langkah yang terintegrasi, saya yakin visi Nawacita bisa terwujud,” jelas Mukhtar.

Mukhtar mencontohkan potensi yang dimiliki salah satu LPNK, yaitu BPPT. “BPPT punya kapal Barunajaya yang kurang dioptimalkan fungsinya, padahal sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal. Ada Baruna Jaya 1, 2, dan 3. Salah satu kemampuan kapal ini adalah mendeteksi potensi perikanan. Seharusnya ini yang dimanfaatkan oleh Menteri Susi, bukan hanya main tenggelamkan kapal kecil. Belum lagi kemampuan kapal ini untuk mendeteksi potensi migas di daerah laut,” ungkap legislator asal Sulawesi Selatan ini.

---