Pemprov Mulai Kaji Perampingan SKPD
Saat ini perampingan SKPD, masih menunggu revisi PP Nomor 41 tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah selesai ditandatangani presiden. Revisi PP ini menyusul penyesuaian dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Beberapa Badan yang akan berubah masing-masing Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Badan Ketahanan Pangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), Badan Arsip dan Perpustakaan, Badan Pembedayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kelurahan (BPMPDK), serta Badan Pemberdayaan Perempuan/Anak dan KB.
Latif juga menambahkan jika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi juga nantinya akan dipisah. Salah satunya akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri.
“Seperti di Makassar Kominfonya terpisah dari perhubungan, dan berdiri sendiri. Kemungkinan akan terjadi juga di Pemprov Sulsel,” ucapnya.
