Kopel Sulawesi

Kopel Soalkan Anggaran DPRD Masih Boros di Plesiran

Rabu, 24 Agustus 2016 | 04:28 Wita - Editor: adyn - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

Makassar, GoSulsel.com – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menyorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mayoritas hanya melakukan pemborosan anggaran dengan melakukan perjalanan atau kunjungan kerja (kunker) ke daerah diluar Kota ataupun ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

Hal tersebut dungkapkan koordinator Kopel Sulsel, Musaddaq saat menyampaikan sambutan pada acara dialog publik ‘Mengukur Akuntabilitas Penggunaan Anggaran DPRD Provinsi dan Realisasinya Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Sulsel 2014-2015’ di Warkop Pojok, Pasar Segar, Selasa (23/8/16).

Ia menilai borosnya anggaran plesiran DPRD tersebut tidak mencapai akuntabilitas yang diharapkan. Lebih lanjut, Dadang, sapaan akrab Musaddaq, menilai bahwa fungsi pengawasan DPRD belum berjalan maksimal.

“Indikatornya masih banyak perda yang belum berjalan maksimal. Misalnya perda terkait pendidikan gratis, dimana faktanya masih ada daerah yang tidak memanfaatkan ‘Dana Sharing Pendidikan Gratis’, contohnya Kabupaten Bulukumba yang tidak menyapa anggaran tersebut dengan maksimal. Dan temuan adanya anggaran Rp 53 Milyar dana pendidikan gratis yang tidak tersalurkan,” ungkapnya.



Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan, fungsi budgeting belum berjalan dengan baik dan masih banyak anggaran-anggaran yang diusulkan SKPD yang tidak rasional tapi lepas dari pantauan DPRD. “Misalnya anggaran yang dialokasikan untuk proyek CPI yang lebih berpihak kepada korporasi ketimbang untuk rakyat miskin,” tambahnya.

“Permasalahan lain dari hal penganggaran yakni tidak terdistribusinya anggaran secara merata ke 24 Kab/Kota di Sulsel,” tambahnya lagi.

Senada dengan Dadang, Direktur Kopel Indonesia, Syamsuddin Alimsyah menyebutkan bahwa kebijakan di Sulsel masih begitu minim, sementara Provinsi Sulsel merupakan merupakan salah satu daerah acuan Nasional, sehingga banyak tidak sepenuhnya sejalan dengan keinginan masyarakat. “Sulsel minim sekali soal suara kebijakan, sementara sulsel juga acuan nasional. Partai politik lebih genit menggilitik jika terlambat menyerahkan duit,” ungkapnya.