Makassar, GoSulsel.com – Usulan kenaikan anggaran perjalanan dinas Wali Kota Makassar menjadi Rp 1,37 Milyar telah ditetapkan pada Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok tahun 2017 beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Komite Pamantau Legislatif (Kopel) Indonesia menilai bahwa dengan adanya peningkatan biaya perjalanan dinas Wali Kota tentunya harus dipertanggung jawabkan di hadapan publik.

Pihaknya juga yakin dengan adanya pertambahan usulan anggaran perjalanan dinas tentunya dengan pertimbangan tertentu.

“Kunker itu pertanggungjawabkan ke publik atas kegiatan pemimpin kota Makassar. Apa yang dilakukan dan apa dampak dari kunjungan kerjanya. Jangan sampai hanya menghabiskan uang rakyat tapi tidak punya dampak terhadap perbaikan kebijakan dan perekonomian wisata kota makassar,” kata Musaddaq saat dikonfirmasi, Rabu (21/12/2016).

Tidak mesti hanya fokus pada kinjungan kerja, Musaddaq menuturkan, sejumlah program Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar yang diprioritaskan, diantaranya kebanjiran, pendidikan, pembetulan infrastruktur serta peningkatan sarana dan prasana publik harus dituntaskan.

“Kan masih banyak janji dan visi misi walikota yang belum tercapai. Bagaimana jika baiknya ia memikirkan menuntaskan hal tersebut dan mendengarkan kebutuhan masyarakat nya,” ujarnya.

“Kalau pun harus melakukan kunjungan dinas, sasarannya adalah umtuk kemakmuran kota makassar,” tambahnya lagi.

---