Pemprov Sulsel Batasi Pembangunan Ritel Modern
Di hadapan Menteri Koperasi dan Perbankan yang hadir dalam acara tersebut, Syahrul mengungkapkan, membutuhkan uang Rp 100 miliar untuk menghidupkan koperasi.
Menurutnya, rakyat hanya tidak punya modal yang cukup. Tetapi kuncinya, jangan korupsi, lakukan dengan obyektif dan benar, serta seleksi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM RI, AAGN Puspayoga, mengungkapkan, pemerintah pusat telah mempunyai program dengan memberikan kemudahan impor bagi KUMKM yang tujuannya ekspor.
“Kalau ada pengrajin yang bahan bakunya harus impor, ini akan diberikan insentif dan program ini dikerjasamakan dengan Kementerian Keuangan. Kemudian pembiayaannya, sudah ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Koperasi yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan UMKM yang akan ekspor,” ungkapnya.
Terkait pembiayaan bagi ekonomi kerakyatan, ia mengungkapkan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah jalan untuk tahun 2017. Sekarang, pemerintah dalam hal ini perbankan, menyiapkan Rp 110 triliun, yang terdiri dari 80 persen untuk sektor mikro.
Dimana, kredit maksimal Rp 25 juta tanpa agunan. “Kalau Rp110 triliun ini bisa tercapai, minimal 95 persen, ekonomi kerakyatan akan semakin menggeliat,” pungkasnya. (*)
