Makassar, GoSulsel.com – Ratusan massa aksi yang tergabung dari sopir Pete-pete se Kota Makassar, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulsel, Jl Urip Simoharjo, Makassar, Senin (6/2/2017).

Mereka menuntut keberadaan angkutan online, Smart Petep-pete Makassar, Bus Rapid Transite (BRT) dan iuran STNK dan BPKB kendaraan yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Massa aksi yang dimpin jendral lapangan, AM Fadli, meminta DPRD Sulsel untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan sopir Pete-pete, Pemerintah Provinsi, Dinas Perhubungan Sulsel dan Organda Sulsel.

“Saya meminta kepada DPRD kalau menggelar RDP jangan hanya sepihak, tolong libatkan teman-teman sopir Pete-pete, supaya semuanya transparan dan terkesan tak ada yang disembunyikan,” kata AM Fadly.

Menurutnya, keberadaan angkutan online di Makassar ilegal. Pasalnya, selain tidak memiliki izin trayek juga tidak membayar iuran seperti yang dilakukan para sopir Pete-pete.

---