Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel ini menambahkan, salah satu persoalan yang dihadapi Dinas Kehutanan Sulsel, adalah kurangnya tenaga polisi kehutanan.

Saat ini hanya tersedia sebanyak 213 orang PNS, belum memadai untuk mengawasi hutan seluas 1,8 juta hektare. “Jika asumsi satu polisi kehutanan ideal mengawasi seribu hektare, maka dibutuhkan 1.800 orang,” terangnya.

Selain itu, terdapat tenaga polisi kehutanan non PNS yang telah direkrut oleh pemerintah kabupaten/kota sebanyak 530 orang, namun belum dapat dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Penyebabnya, belum ada payung hukum yang memadai.

“Jumlah anggaran yang tersedia untuk pembangunan kehutanan pada tahun 2017 tidak sebanding dengan kewenangan pengelolaan hutan yang dialihkan dari pemerintah kabupaten dan kota,” bebernya.(*)

---