Makassar, GoSulsel.com – Pengamat pemerintahan Andi Luhur Prianto menganggap pemilu RT/RW yang diklaim Wali Kota Danny Pomanto sebagai barometer demokrasi nasional, malah dapat membuat situasi disharmonis antar warga.

“Bisa dibayangkan kalau dalam satu lorong, ada beberapa calon yang berkompetisi, tentu bisa membuat situasi disharmoni,” ujar Dosen Ilmu Pemerintahan di Unismuh Makassar, Selasa (15/2/2017).

Bahkan menurutnya akibat pemilu tersebut, calon RT/RW cenderung lebih politis dan tidak lagi mengedepankan nilai dasar organisasi paguyuban.

“Sebagian para calon bahkan sudah menganggap bahwa menjadi pengurus RT/RW ini sebagai panggilan profesional, bukan lagi murni pengabdian pada komunitasnya,” ujarnya, Selasa (15/2/2017)

Luhur menilai jika pemilu yang akan digelar pada 26 Februari mendatang masih sarat dengan praktik kecurangan, maka pemkot sebagai penyelenggara telah gagal memberikan pendidikan politik demokrasi.

“Justru itu, kalau di level ini saja, praktek demokrasi komunitarian terjadi kecurangan seperti penyelenggara yang tidak netral, mobilisasi pemilih, akses pemilihan yang di batasi, dan bahkan politik uang. Berarti pemerintah kota gagal memberikan pendidikan politik demokrasi yang baik,” pungkasnya.

---