Modus fasilitasi semacam ini, lanjutnya, telah diidentifikasi sebagai pola-pola pendekatan yang sering dimainkan oleh para Mafia Hukum. “Hal ini bahkan pernah dirilis dalam Buku ‘Mafia Hukum’ yang diterbitkan oleh Satgas Anti Mafia Hukum yang pernah dibentuk di era kepemimpinan Presiden SBY,” tutur Haswady.

“Seharusnya jika hanya untuk menjaga sinergitas, Kegiatan Pelantikan dan Serah terima Jabatan tersebut cukup dilaksanakan sendiri oleh internal Kejaksaan dan pihak Walikota Makassar sekadar peserta Undangan,” tambahnya lagi.

LBH Makassar juga menyatakan sikap protes keras terhadap Walikota Makassar yang menfasilitasi kegiatan Seremonial tersebut.

Selain itu, LBH Makassar mendesak kepada Kejaksaan Negeri Makassar untuk menolak fasilitas tersebut dan membantalkan kegiatan tersebut.

“Untuk selanjutnya pelaksanaan kegiatan Pelantikan dan serah terima jabatan tersebut cukup dilaksanakan di lingkungan Kejaksaan sendiri, Gedung Kejaksaan Tinggi ataupun di gedung Kejaksaan Negeri Makassar,” tandasnya. (*)

---