Makassar, GoSulsel.com – Adanya dugaan keterlibatan tiga tokoh asal Sulawesi Selatan (Sulsel) yang disebut-sebut namanya dalam kasus tindak pidana korupsi e-KTP.

Diketahui, ketiga politisi disebut adalah Anggota DPR RI dari Golkar Markus Nari, mantan Ketua Fraksi Demokrat Djafar Hafsah dan mantan Wakil ketua Bangar DPR RI Tamsil Linrung.

Hal ini menampik komentar beberapa pihak, salah satunya dari Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sulselbar, Taufiq Husaini.

Alumni UIN Alauddin ini mengaku malu bercampur kecewa dengan adanya tiga tokoh Sulsel yang disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang menterdakwakan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Selatan.

“Kita sebagai putra Sulsel merasa kecewa bercampur malu dengan keterlibatan ketiga politisi asal Sulsel itu, mereka telah mencorang nama baik Sulsel,” imbuhnya.

Taufiq meminta ketiganya untuk mundur dari jabatannya dan meminta maaf kepada masyarakat Sulsel yang telah memandatkan mereka hingga duduk di jadi wakil rakyat.

“Mereka yang disinyalir ikut menerima aliran dana dari itu harus berjiwa besar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” ujar Opik sapaan akrabnya.

Untuk itu, mantan Presiden Mahasiswa UIN Alauddin ini meminta kepada KPK untuk membuka tabir besar korupsi e-KTP yang menyeret para pembesar-pembesar yang ada di negeri ini tidak hanya tiga legislator asal Sulsel itu.

“Kami minta KPK untuk segera memeriksa nama-nama yang disinyalir ikut menerima aliran dari Proyek e-KTP korupsi yang menelan dana kurang lebih Rp5 triliun. Angka itu adalah sangat besar, andaikan itu di manfaatkan untuk pemberdayaan masyarakad dan bantuan usaha kecil menengah sangat berdampak positif untuk kemajuan bangsa ini dan memenuhi hajat hidup orang banyak,” terang taufiq

“Kasus ini harus segera dituntaskan dan apabila benar ketiga politisi ini terbukti, maka kami selaku warga Sulsel mendesak ketiganya untuk angkat kaki dari senayan dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sulsel,” tegasnya. (*)

---