Makassar, Gosulsel.com — Untuk meningkatkan elektabilitas, partai baru tentunya harus memanfaatkan momentum Pilkada tahun 2018, sebagian parpol baru juga mulai menjajaki figur – figur yang bakal jadi calon Kepala Daerah.
 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI), misalnya, menyatakan dirinya akan bersikap di Pilkada tahun 2018 mendatang. Ketua PSI Kabupaten Jeneponto, Hardianto yang dikonfirmasi Gosulsel.com, Rabu (29/03/2017) memastikan, pihaknya akan bersikap pada Pilkada mendatang.
 
“Soal Pilkada di Jeneponto, PSI akan bersikap dan akan menkonfirmasikan dulu kepada DPW PSI Sulsel, Fadli Noor. Selain itu kami akan melihat visi misi calon, apa bila sejalan dengan ‘DNA’ PSI maka kami akan pikirkan hal itu dan melihat survey elaktabilitas calon tersebut,” kata Hardianto.
 
Dia bahkan menyebutkan, saat ini pihaknya menjajaki komunikasi dengan sejumlah bakal calon di Jeneponto, hanya saja dia enggan menyebutkan nama – nama bakal calon yang berkomunikasi dengan PSI.
 
“Ada beberapa tim calon yang perna berkomunikasi dan mempertanyakan posisi PSI kedepan di pilkada 2018, tetapi saya enggan berkomentar, karena saat sekarang kami fokusnya melengkapi persyaratan menghadapi verifikasi KPU,” ungkapnya.
 
Saat ditanya soal kedekatan dirinya dengan Wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu yang disebut – sebut akan bertarung di Pilkada mendatang, Hardianto tidak menapik, hanya memang dia enggan terlalu dini untuk bersikap.
 
“Saat sekarang kami menilai pak wakil (Mulyadi Mustamu) se DNA dengan PSI, tetapi sebelum PSI lolos verifikasi KPU kami belum bisa menyatakan dukungan ke beliau. Insya Allah setelah PSI lolos verifikasi kami akan rapatkan barisan untuk mendukung calon bupati yang se DNA dengan PSI,” tegasnya.
 
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto yang dimintai tanggapanya soal manuver parpol baru mengatakan, memanfaatkan momentum Pilkada adalah langkah yang tepat, kendati begitu dia mengatakan bahwa posisi partai baru sebagai pendukung dan partai pengusung tidak bisa disamakan.
 
“Saya kira langkah partai-partai baru ini sudah tepat, memanfaatkan momentum Pilkada untuk bersosialisasi. Meskipun bagi kandidat yang didukung, tentu posisinya berbeda dengan partai pengusung,” kata Luhur.
 
Luhur melanjutkan, parpol baru pada dasarnya belum teruji secara elektoral, sehingga espektasi kandidat tidak boleh berlebihan. Meskipun juga, lanjutnya beberapa partai baru ini punya infrastruktur organisasi dan ongkos berpolitik yang potensial digunakan kandidat.
 
“Kalau saya liat, bukan kemenangan paslon dukungan yang jadi tujuan partai-partai baru ini. Partai-partai baru ini juga bisa sekaligus jalan melakukan konsolidasi organisasi dan penataan infrastruktur,” demikian Luhur.(*)