Makassar, GoSulsel.com – Proses lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama eselon II yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dianggap tertutup. Pasalnya sosialisasi untuk pengisian 10 jabatan sangat kurang dilakukan oleh Pemprov dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unibos, Arief Wicaksono mengakui berdasarkan pengalaman pelaksanaan lelang jabatan yang terdahulu, Pemprov hanya kurang sosialisasi dan transparan saja. Sehingga cenderung hanya mereka yang berada di lingkaran pemprov yang mengikutinya.

“Sosialisasi misalnya, nampaknya hanya terasa kedalam saja (internal pemprov). Padahal jika wacananya terbuka atau dibuka ke publik, dipastikan akan banyak peserta lelang jabatan dan olehnya itu, lelang jabatan tersebut akan bernilai kompetitif tinggi,” katanya, Selasa (18/4/2017).

Menurut Arief jika lelang dilakukan terbuka dan diikuti oleh banyak peserta maka peluang mendapatkan pejabat yang memiliki kemampuan, integritas dan loyalitas akan terbuka lebar.

Selain itu, Arief mengungkapkan saat ini pelaksanaan mutasi atau lelang jabatan pada lingkup pemerintah daerah rentan disalahgunakan. Dalam artian, dapat dijadikan alat politik birokrasi, menjelang atau setelah pilkada.

“Lelang jabatan yang seperti ini sangat politis sifatnya dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik yang menjadi tugas Pemda,” jelasnya.

Adapun jabatan yang dilelang meliputi empat pejabat eselon II A masing-masing untuk kepala Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan, Sub Bidang Keagamaan.

Sedangkan untuk pejabat eselon IIB ada enam jabatan yang tersedia, kepala Biro Bina Pembangunan, Biro Kesejahteraan, Biro Humas dan Protokol, Direktur RSUD Labuang Baji, RDUD Haji dan RSKD Dadi.(*)

---