Makassar, GoSulsel.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi eKTP membuat beberapa kader mengusulkan adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melakukan penggantian.

Hanya saja, melihat waktu yang sangat sempit karena persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 sudah semakin dekat. Sebagain kalangan meminta Setnov sebaiknya mundur secara terhormat.

Pengamat Politik UIN Alauddin, Firdaus Muhammad mengatakan mundur merupakan solusi terbaik bagi Setnov demi kebaikan partai berlambang beringin rimbung tersebut.

“Meminta Setnov mundur tanpa harus Munaslub agar partai fokus menghadapi Pilkada dan Pemilu. Munaslub juga tidak dijamin aman tapi bisa berkonflik,” kata Firdaus kepada GoSulsel.com, Rabu (26/4/2017).

Menurutnya, dengan kondisi dan posisi Ketua DPR saat ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan Golkar dalam menghadapi Pilkada. Terutama soal penentuan kader yang diusung.

“Kalau Golkar menggelar munaslub, tentunya mempengaruhi persiapan Golkar menghadapi pilkada 2018 termasuk Pilgub Sulsel,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat politik Unibos, Arief Wicaksono mengakui pencekalan Setnov oleh KPK memiliki imbas. Terutama bagi loyalis Setnov, salah satunya Nurdin Halid.

“Ya, sesolid-solidnya Golkar Sulsel, kasus pencekalan Setnov oleh KPK pasti akan berimbas ke posisi NH (Nurdin Halid) di Sulsel,” ungkapnya.

Dekan Fisipol Unibos ini mengakui masalah yang mendera Setnov akan berpengaruh pada Golkar. Hal ini tentu membuat Golkar akan mengalami situasi yang tidak menguntungkan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 di seluruh Indonesia.

“Iya, pasti berpengaruh. Jika NH ternyata terkait dengan kasus Setnov, berarti konsolidasi yang dilakukan oleh NH selaku Ketua Harian pasti akan semakin tidak jelas arahnya,” pungkasnya. (*)

---