#Pilwalkot Makassar
Jubir Wapres JK Husain Abdullah Incar Partai Pemerintah
Makassar, GoSulsel.com – Juru bicara Wapres RI Jusuf Kalla, Husain Abdullah mengincar partai pemerintah untuk dijadikan kendaraan politik di Pilkada Makassar 2018 mendatang. Uceng sapaan Husain mengaku sudah melakukan komunikasi intens dengan Golkar & PDI Perjuangan.
“Perlu diketahui, baik PDI Perjuangan maupun Golkar telah menentukan usungannya di Piplres mendatang. Kedua partai ini siap memenangkan Jokowidodo di periode ke duanya,” kata Uceng usai menjalani tes wawancara di Kantor PDI Perjuangan Sulsel, Jl Gunung Bawakaraeng, Makassar, Rabu (12/7/2017).
Sebelumnya dia mendapatkan perlakuan spesial di partai berlambang kepala banteng itu. Saat DPC PDI Perjuanham Makassar menutup penjaringan, Uceng mendaftar langsung di tingkat DPD dan diterima langsung oleh Ketua PDI Perjuangan Sulsel, Ridwa Wittiri.
“Saya lakukan komunikasi masih sebatas PDIP. Tapi saya dapat informasi diberikan undangan kepada saya untuk berkontetasi di Golkar,” kata Uceng, ditemui saat mengikuti tes wawancara di PDI Perjuangan Sulsel.
Dia mengaku bahwa dirinya siap sudah mengikuti mekanisme partai PDI Perjuangan. Meski mendaftar langsung di PDD, tapi bagi Uceng partai itu terbuka dan fleksibel untuk menentukan usungan. “Fleksibelnya, kalau ditutup di DPC kan masih bisa komunikasi dengan DPD, begitu juga sampai di DPP,” ujarnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Iqbal Arifin tidak mempersoalkan jika Uceng mendaftar di DPD. Bahkan dirinya tidak menapil jika Jubir Wapres RI tersebut intens membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan.
“Saya kira semua bakal calon akan intens membangun komunikasi dengan partai polirik yang ingin beliau dapat dukungan, karena kalau kita bicara Pilwali Makassar, tidak ada satupun partai yang bisa mengusung tunggal. Saya pikir intensya itu harus,” ujar Iqbal Arifin.
Dijelaskan Arifin, tanggal 15 – 16 Juli pihaknya akan melakukan pleno untuk menentukan bakal calon yang akan dikirim ke DPP partai. Dia mengatakan DPD Partai diberikan kewenangan untuk mejalankan hak penjaringannya, sehingga tidak semua nama bakal calon Wali Kota akan dikirim ke DPP partai.
“Tadinya kita mau kirim semua. Tapi DPP Partai menginstruksikan ke DPD untuk menggunakan hak penjaringannya di tahap pertama,” tuturnya.(*)