Makassar, Gosulsel.com – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menerima pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel, di Pinisi Point, Makassar, Selasa (31/10/2017). SYL mengapresiasi terbentuknya AMSI Sulsel. 

“AMSI harus menjadi media perjuangan rakyat dan menjadi bagian dari pemerintah, orang nomor satu di Sulsel itu. 

Menurut dia, menjamurnya media online harus memberikan informasi cerdas kepada masyarakat. Bukan berita bohong dan hoax yang marak disajikan beberapa media online. 

“Makanya perlu ada aturan. Saya senang ada organisasi yang bisa merangkul media siber,” kata Syahrul.

Syahrul mendapat menjelasan singkat mengenai organisasi siber yang baru berdiri ini sambil makan siang bersama berharap, agar AMSI bisa bersinergi membangun daerah. Seperti slogan Provinsi Sulawesi Selatan : maju, mandiri, dan modern dalam kebersamaan.

Ketua Organisasi Gubernur Seluruh Indonesia juga meminta media siber yang belum memiliki organisasi, bisa membentuk wadah. Sehingga mudah diatur. Dalam mendirikan perusahaan pers dan membuat berita harus ada aturan. Seperti di Jerman dan Amerika. 

“Media itu ada aturannya, dan tidak boleh jalan sendiri,”ujar mantan Bupati Gowa dua periode. 

Terakhir Syahrul berpesan agar AMSI ikut berjuang memajukan daerah dan menjaga keutuhan bangsa. “Jika tidak ada aturan, bubar negara ini,” tegasnya.

Pengurus AMSI Sulsel yang hadir dalam pertemuan bersama Gubernur Syahrul antara lain, Ketua AMSi Sulsel Herwin Bahar, Koordinator AMSI Wilayah Sulawesi dan Maluku Upi Asmaradhana, Dewan Etik AMSi Sulsel Subhan Yusuf.

AMSI Sulsel hingga saat ini masih beranggotakan 10 media siber di Sulawesi Selatan. “Kami akan terus menambah anggota dengan syarat perusahaannya mengikuti standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers,” kata Upi.

Ketua AMSi Sulsel Herwin Bahar mengatakan, kehadiran AMSI diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan media. 

“Kita tidak ingin menjadi media yang ekslusif, tapi berusaha memenuhi standar perusahaan pers. Sehingga semua produk jurnalistik yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan. Karena perusahaannya punya badan hukum dan penanggung jawab,” jelas Herwin.(*)

---