Makassar, GoSulsel.com – Secara nasional, Sulsel termasuk provinsi dengan usia pernikahan dini tertinggi kedua sesudah Jawa Barat dan Aceh.

Tercatat angka titik rawan pernikahan dikalangan perempuan usia 10-14 tahun mencapai 4 juta orang dan Sulsel sekitar 200 ribu orang.

Demikian ditegaskan Ketua Koalisi Indonesi untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Sulsel, Prof Dr H Tahir Kasnawi, SU, didampingi Seketaris Djalaluddin Abdullah, S.Sos, M,Si.

Saat digelar Diskusi Pra Round Table Penyamaan Persepsi Pembangunan Bewawasan Kependudukan, Kamis (16/11/2017) di Hotel Tree Jalan Pandang Makassar.

Turut hadir dalam diskusi itu, yalni Prof Dr dr Nurpudji Astuti Taslim, MPH, Dr H Anwar M.Diah, SE, MM, Dr Nurhayati Azis, SE, M.Si, Dr Paulus Uppun, SE, M.Si, dan Dr Muhammad Yahya, M.Si.

Diskusi ini merupakan pertemuan Pra Pembentukan Tim Pakar Advokasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan Provinsi Sulsel.

Dijelaskan pernikahan dini perempuan di usai 10-14, aman rentan dengan resiko terkait belum siap dan belum matang dalam melahirkan dan mendidik anak-anaknya.

“Risiko lanjut terkait dengan pengembangan dan kelanjutan generasi muda kedepan. Jika kondisi demikian terus dibiarkan akan menghadirkan lost generation,” tegas Ketua Dewan Senat Universitas Hasanuddin ini.

Tahir pun menambahkan, bahwa komitmen pembangunan bidang kependudukan dan pengembangan sumber daya manusia selama ini kurang serius ditangani, karena lebih dominan pada pembangunan fisik.

Untuk itu, kata Tahir, bahwa guna menghindari lost generation maka dibutuhkan semua pihak termasuk eksekutif dan legislatif yang memiliki komitmen kependudukan yang kuat.

Mantan Kakanwil BKKN Sulsel, Dr. Anwar M Diah, SE, MM pada kesempatan itu menegaskan, semakin mendesak untuk membuat profil kependudukan, semacam peta jalan masalah kependudukan.

Jika sudah ada peta jalan kependudukan akan lebih mempermudah melakukan intervensi kepada pengambil kebijakan di daerah.

Guna lebih peduli dan berkomitmen pada pembangunan pengembangan sumber daya manusia dan kependudukan, tandas Wakil Ketua I Yayasan Indonesia Timur mengelola Universitas Indonesia Timur. (*)

---