Makassar, Gosulsel.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI banyak menerima laporan masyarakat menyangkut dugaan persekongkolan pengadaan barang dan jasa. Ada 70% laporan berasal dari berbagai daerah masuk ke KPPU selama 2017. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPPU RI, Syarkawi Rauf, kepada awak media, Minggu (26/11/2017).

“Kami juga ikut mengawasi besarnya alokasi anggaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah terhadap pengadaan barang dan jasa ini,” lanjutnya.

Pemerintah telah menggelontorkan dana lebih dari 2.100 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional. Salah satu peran KPPU dalam hal ini yaitu membuat pengeluaran pemerintah khususnya dalam kaitannya dnegan pengadaan barang dan jasa lebih efektif dan efisien.

“Untuk membuat pertumbuhan ekonomi ini menjadi lebih tinggi, maka mau tidal mau salah satu fokus kita untuk membuat pengeluaran pemerintah khususnya dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa bisa lebih efektif dan efisien. Tidak ada persaingan usaha yang tidak sehat disitu, harus semuanya dilakukan secara terbuka secara fair dan lain sebagainya,” jelasnya.

Selain perkara mengenai persekongkolan pengadaan barang dan jasa, KPPU juga banyak memperoleh laporan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan komoditas pangan, khususnya komoditas pangan strategis seperti ayam, daging, beras, gula, minyak goreng, dan lainnya.

“Ini penting bagi kami di KPPU karena ini menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia yang paling strategis dan juga berkaitan langsung dengan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah atau masyarakat berpendapatan rendah,” ujarnya.

Syarkawi mengatakan bahwa tahun 2018 mendatang KPPU tetap akan fokus pada komoditas pangan strategis sambil melakukan oengawasan terhadap efektifitas belanja negara khususnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

“Ini penting karena berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga kurang lebih setahun yang lalu kami adakan kerjasama dengan teman-teman dari KPK, mereka juga menemukan masih lebih dari 70% kasus korupsi yang ada disana adalah kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kamipun mendapatkan hal yg sama, dimana dugaan-dugaan persekongkolan lebih banyak terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya, di 2018 kami akan fokus di dua hal ini,” pungkasnya.(*)

---