Maros, GoSulsel.com – Merujuk salah satu nawacita presiden tentang Reformasi Agraria, Kabupaten Maros adalah salah satu Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA).

Hal ini dikarenakan banyak wilayah Maros yang masuk kawasan hutan lindung dan juga taman nasional. Berdasar dengan perpres 88 tahun 2017 dengan cepat Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan kawasan hutan (Invers PPKH) bergerak melakukan sosilisasi.

Seperti yang dilakukan di Baruga utama taman wisata Bantimurung, Rabu (24/1/2018) tim ini mengundang seluruh kepala desa, lurah dan camat untuk hadir dalam rangkaian acara tersebut. Koordinator BPKH yang menangani wilayah Maros,Zuhri menjelaskan bahwa, TORA ini hanya ada sekali seumur hidup untuk satu desa, jadi memang perlu dengan cepat disosialisasikan.

“Ini kesempatan emas bagi warga untuk mengusulkan tanahnya, karena kemungkinan besar cuma sekali saja diusulkan, setelahnya tidak lagi,” jelasnya di Baruga Bantimurung

Wakil Bupati Maros,Harmil Mattotorang dalam sambutannya berharap dalam sosialisasi timbul kesepahaman antar lembaga dan instansi dalam penyelesaian penguasaan kawasan hutan.

“Kami harap pak desa dan pak camat, bisa mengikuti semua rangkaian acara ini, sehingga semua yang terlibat hari ini timbul kesepahaman yang jelas, dan semua yang timbul permasalahan dibawah bisa diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku” ungkapnya.

Salah Satu Kepala Desa yang ikut dalam sosialisasi tersebut, Faizal Hidayat optimis mampu memfasilitasi warga Patanyamang dalam mengusulkan lahan yang dikelola warga sebagai Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA).

“Kami tahu bahwa setiap persoalan, pasti ada regulasi yang mengatur, dan kami optimis juga yakin bahwa mampu memfasilitasi warga untuk mendapatkan hak penguasaan tanahnya,termasuk kalau ada warga yang mau sertifikatkan tanahnya, kami akan bantu fasilitasi”, ungkap Kepala Desa muda ini. (*)

---