Makassar,Gosulsel.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) mengadakan acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Sulawesi Selatan di Morante Ballroom Hotel Singgasana, Jalan Sultan Hasanuddin Selasa (30/1/2018).

Pertemuan ini mengusung tema Memacu Pertumbuhan Ekonomi di 2018. Sejumlah pimpinan perusahaan, pimpinan perbankan, pembiayaan dan asuransi serta jasa keuangan lainnya menghadiri acara ini. 

Gubernur Sulawesi Selatan mengapresiasi kinerja OJK sejauh ini membantu perekanomian Sulsel berkembang dengan baik. 

“Perbankan yang dienergi oleh OJK menjadi sangat penting, sangat fundamental dan strategis meningkatkan akselarasi ekonomi semakin berkembang dan baik bagi rakyat.  Sulsel tidak begini jika OJKnya tidak agresif, kami sangat mengapresiasi” kata Syahrul YL. 

OJK melalui perbankan dijelaskan oleh SYL telah memfasilitasi permodalan di sektor pertanian,  peternakan dan perkebunan,  dimana sektor ini merupakan sektor utama yang memperkuat perekonomian Sulsel. 

Dalam pertemuan ini OJK melalui Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Zulmi menerangkan dan melaporkan perkembangan terkini industri jasa keuangan di Sulsel dan program-progran yang akan fokus di tahun 2018 dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Industri jasa keuangan 2017 dinilai kembali mencatatkan kinerja pertumbuhan yang menggembirakan dengan tingkat resiko yang terkendali. 

Hal ini sejalan dengan kinerja makro ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan III 2017 yang tumbuh cukup tinggi 6,25 persen diatas nasional 5,06 persen dengan rata rata pertumbuhan dalan lima tahun terakhir sebesar 7,3 persen. 

“Total aset perbankan Sulsel tahun 2017 tumbuh 7,21 persen dengan total nominal mencapai Rp142,08 triliun. Pertumbuhan aset dipengaruhi oleh pertumbuhan Dana Pihak ketiga 6,05 persen menjadi Rp93,29 triliun,” kata Zulmi. 

Adapun penyaluran kredit tumbuh 9,3 persen dengan nominal Rp118,09 triliun. Pertumbuhan kredit Sulsel diatas nasional 8,15 persen. Bahkan pertumbuhan kredit ini mencapai double digit 16,33 persen berhasil dicapai Bank Perkreditan Rakyat. Secara kesuluruhan penyaluran kredit sektor jasa keungan di Sulsel mencapai Rp133,36 triliun.

Pertumbuhan kredit UMKM juga tumbuh cukup tinggi 8,80 persen dengan pangsa mencapai 31,91 persen dari total kredit. Penyaluran KUR mencapai Rp5,07 triliun atau 98,8 persen dari rencana bisnis bank (RBB) dengan jumlah debitur 207.816 UMKM disertai rasio NPL yang sangat rendah 0,26 persen. Nilai ini lebih tinggi dari nasional 90,7 persen dari RBB 2017.

“Disamping itu,  penyaluran KUR di Sulawesi Selatan juga telah mengarah ke sektor produksi yaitu pertanian, perikanan dan industri pengolahan dengan pangsa pasar yang mencapai 44,78 persen, meningkat dari pangsa tahun 2016 sebesar 39,51 persen dan lebih tinggi dari pangsa nasional 42,23 persen,” sebutnya. 

Kinerja intermediasi perbankan di Sulawesi Selatan terjaga pada level yang tinggi, tercermin dari indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 125,64 persen, lebih tinggi dari LDR perbankan secara nasional 89,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan kredit di Sulawesi Selatan sangat tinggi, bahkan telah menggunakan dana dari perbankan di luar Sulawesi Selatan.

Untuk kinerja penyaluran kredit perbankan yang tinggi tersebut diiringi pula dengan risiko kredit yang tetap terkendali dengan rasio NPL gross sebesar 3,40 persen masih di bawah ambang batas lima persen. 

Industri pasar modal di Sulawesi Selatan juga terpantau tumbuh signifikan. Jumlah investor saham mencapai 8.867 investor, tumbuh 18,65 oersen dengan nilai transaksi mencapai Rp6,95 triliun.

Zulmi menjelaskan, dalam rangka mendorong peningkatan peran pasar modal untuk pembiayaan pembangunan ekonomi daerah, pada tahun 2018, OJK akan melanjutkan upaya koordinasi untuk mendorong penerbitan obligasi daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk persiapan hal tersebut, saat ini, PT Pefindo sedang melakukan analisis awal untuk penetapan rating keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Searah dengan industri pasar modal, industri keuangan non bank juga terus tumbuh dengan baik. Aset Dana Pensiun tumbuh 7,28 persen, piutang Perusahaan Pembiayaan tumbuh 8,31 persen, aset modal ventura tumbuh 19,67 persen. 

Khusus penjaminan kredit daerah, PT Jamkrida Sulawesi Selatan yang beroperasi sejak pertengahan tahun 2016 telah melakukan penjaminan kredit sebesar Rp90,6 miliar. Sementara itu, disektor agribisnis telah mengkover 12.317,85 hektar sawah, empat ekor sapi, dan 47.755 nelayan.

Selama tahun 2017, Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah berkoordinasi secara intensif untuk percepatan akses keuangan pada pelaku usaha di sektor unggulan daerah, terutama di sektor pertanian arti luas, termasuk perikanan dan industri pengolahan. 

“Program fasilitasi akses kredit binaan Pemda di sektor pertanian telah direalisasikan oleh empat bank bekerja sama dengan partner TPAKD yaitu Bank Sulselbar, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia dan Bank Mandiri sebesar Rp3,26 triliun, melampaui target Rp2,4 triliun sebagaimana arahan Bapak Gubernur pada awal tahun 2017,” terang Zulmi. 

Dengan keberhasilan program TPAKD tersebut, penyaluran kredit industri perbankan pada sektor pertanian dan sektor perikanan berhasil tumbuh sangat tinggi 32,22 persen dan 38,87 persen, tertinggi setelah penyaluran kredit di sektor perantara keuangan 45,39%.

Dalam pelaksanaan program TPAKD tersebut, telah dikembangkan program pembiayaan klaster UMKM nelayan di Desa Boddia, Kabupaten Takalar sebagai pilot project, dengan memfasilitasi kerja sama antaraPT Bank Sulselbar dan PT Jamkrida Sulawesi Selatan dengan perusahaan inti PT Boddia Jaya yang bertindak sebagai mitra pemasaran dan analist kredit nelayan dengan skim kredit berbunga murah 8% tanpa agunan tambahan. 

Realisasi kredit pada klaster UMKM ini telah mencapai Rp13,55 milyar kepada 271 nelayan.

Secara khusus,  terkait industri keuangan syariah di Sulsel, walaupun tahun 2017 dianggap tidak mudah,  namun dapat tumbuh positif sebesar 1,63 persen.

“Disamping itu, minat masyarakat untuk menyimpang dana di perbankan syariah makin meningkat,  tercermin dari pertumbuhan DPK perbankan syariah 7,63 persen, meningkat signifikan dibandingkan 2016 sebesar 2,44 persen,” urai Zulmi. 

Pertumbuhan DPK syariah tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan DPK perbankan konvesional 5,97 persen.(*) 

 

---