Maros, GoSulsel.com – Ketua DPRD Kabupaten Maros Chaidir Syam menerima kunjungan Tenaga Ahli Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Ditjen Bina Pemdes – Kemdagri, Safwan Thohir, TA PKAD Sulsel, Azlim Fitra didampingi Moh Iksan selaku Village Capacity Development Coordinator Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) DFAT Australia.

Kunjungan tersebut diterima Ketua DPRD di ruang kerjanya, jum’at (20/4/2018).

Safwan Thohir menyampaikan, Kunjungan tersebut bertujuan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Keputusan Gubernur Sulsel Nomer 150/I/2018 tentang Konsep Kerja Pelaksanaan Kegiatan PKAD Terpadu se Sulsel.

“Sebagaimana diketahui, SK Gubernur tersebut diterbitkan atas dasar RIS (Rencana Induk Strategi-PKAD) yang sedang disiapkan oleh Ditjen Bina Pemdes dan telah diujicobakan di Kabupaten Pangkep dan Bantaeng,” katanya.

Menanggapi hal itu, Chaidir Syam mengungkapkan, Konsep PKAD Terpadu yang telah dipaparkan cukup menarik untuk diadopsi di Kabupaten Maros, mengingat pentingnya pengembangan kapasitas aparatur desa dimana setelah lahirnya UU Desa No 6/2018 Pemerintah Desa semakin dituntut untuk bekerja lebih profesional dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa.

“Pemerintah Desa juga semakin dituntut lebih partisipatif terutama untuk pemenuhan dan pelayanan dasar-gender dan inklusif seperti, pendidikan, kesehatan serta memperhatikan kelompok-kelompok miskin, marginal dan keterwakilan perempuan,” ujar Chaidir.

PKAD Terpadu menarik untuk diterapkan atau diujicobakan karena, konsep tersebut cukup efektif dan efisien dimana keterbatasan anggaran dan SDM yang ada.

“PKAD bisa menjadi salah satu alternatif inovasi pengembangan kapasitas melalui Penguatan PTPD (Pembina Teknis Pemerintahan Desa) tingkat kecamatan dan PbMAD (Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa) di level desa dan juga PUPD (Pelatihan untuk Pimpunan Desa) seperti, Kades, Ketua BPD dan Sekdes,” lanjutnya.

Chaidir berharap Tata Kelola Pemdes akan semakin baik di Kabupaten Maros, sehingga membangun kabupaten dari pinggiran dapat segera terwujud yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.(*)

---