Hadiri Rakornas PKH, Adnan Harap Keluarga Prasejahtera Dapat Hidup Mandiri

Kamis, 03 Mei 2018 | 18:56 Wita - Editor: Irwan Idris - Reporter: Afrilian Cahaya Putri - GoSulsel.com

GOWA, Gosulsel.com — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Nasional 2018 dihadiri oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan yang didampingi Ketua DPRD Gowa, Ansar Zaenal Bate dan Kadis Sosial Gowa, Syamsuddin Bidol, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Dengan mengangkat tema “Social Justice For All”, Rakornas ini menghadirkan Menteri Sosial RI Idrus Marham.

Rakornas ini bertujuan tidak lain memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi PKH Tahun 2018.

Bupati Adnan mengatakan, Rakornas PKH Tahun 2018 yang dihadiri bupati/wali kota seluruh Indonesia ini diharapkan dapat memberi arah kebijakan penanganan keluarga prasejahtera di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“Pada Rakornas PKH ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatukan pemahaman dan persepsi dalam upaya penanganan permasalahan sosial di masyarakat seperti mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, sebab PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat (bumil, balita, SD, SMP, SMA, disabilitas dan lansia) kepada keluarga prasejahtera agar menjadi keluarga mandiri,” jelas Adnan.

Tak hanya itu, sebagai Kadis Sosial, Syamsuddin Bidol menjelaskan, terkait jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Gowa Tahap I Tahun 2018 sebanyak 24.868 orang yang terdiri dari KPM reguler 12.293 orang dan KPM saturasi 12.575 orang.

“PKH di Kabupaten Gowa didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 87 orang terdiri dari korkab 1 orang, supervisor 2 orang, operator 5 orang dan pendamping 79 orang dengan total dana PKH Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp 12.434.000.000,-,” rinci Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

Syamsuddin memaparkan komponen PKH di Kabupaten Gowa terdiri dari bumil 664 orang, balita 7.818 orang, apras 1.159 orang, SD 18.168 orang, SMP 9.635 orang, SMA 6.523 orang, lansia 3.688 orang dan disabilitas 201 orang.

Terpisah, Menteri Sosial RI, Idrus Marham pada sambutannya mengharapkan motivasi bagi para bupati/wali kota dan kepala dinas bahwa dalam menangani dan mengurusi fakir miskin adalah panggilan pengabdian untuk kemanusiaan.

“Motivasi kita mengurusi permasalahan sosial bisa berbuat untuk kemanusiaan, panggilan kemanusiaan yang dilakukan secara ikhlas dan tulus untuk fakir miskin, kita sudah berada pada jalan yang benar dan melakukan secara bersungguh-sungguh untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia,” tutur Idrus.

Idrus juga menjelaskan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan sistem dalam rangka penataan sistem pembayaran bansos secara nasional.

“Kita harus betul-betul menunjukkan kedaulatan dan kemandirian bangsa kita sehingga semua bank akan melalui sistem tersebut untuk penyaluran dan pembayaran bansos harus dilakukan secara non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat,” tambahnya.(*)