Makassar,Gosulsel.com -Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono angkat bicara terkait beredarnya foto beberapa pejabat Pemprov Sulsel berfoto dengan simbol salah satu pasangan di Pilgub Sulsel.

Soni mengatakan, foto yang beredar di media sosial diambil sebelum ada penetapan pasangan calon (paslon)  oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, belum ada aturan yang melarang menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh tersebut. 

“Pak Penjabat Bupati Bone sudah melakukan klarifikasi, itu diambil 9 Januari 2017 lalu. Termasuk foto Penjabat Sekda Sulsel yang di Toraja tahun lalu, semuanya sebelum ada paslon,” katanya saat memberikan sambutan di Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati-Walikota, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (7/5/2018). 

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini juga meminta setiap pejabat melakukan klarifikasi dengan cepat jika terjadi hal seperti itu. Pasalnya media massa dan sosial bisa memberikan opini yang salah kepada masyarakat.

“Tak bisa dipungkiri memang ada media yang sengaja mengacaukan dan membuat suasana semakin panas. Kita harus menjadikan media menjadi instrumen pendidikan dan sosialisasi, jadi kita harus terbuka dan jangan tertutup,” jelasnya.

Terkait masalah netralitas ASN, Soni berharap setiap pegawai bisa mematuhi aturan pemilu yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Termasuk batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN dalam pesta demokrasi. 

Sementara itu, Penjabat Bupati Bone Andi Bakti Haruni yang juga Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel mengakui foto yang beredar luas diambil saat pelaksanaan kegiatan FKPPI. 

Dalam foto tersebut tampak Syamsibar (Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulsel), Andi Bakti Haruni (Plt Bupati Bone), dan Harris Hody (Kepala Perusda Sulsel) bersalam Punggawa dengan latar belakang lambang Sulsel.

“Foto kami itu diambil tahun 2017 saat acara Apel Akbar FKPPI di Monas (Monumen Nasional) . Sebelum adanya penetapan calon Gubernur Sulsel,” tambahnya. (*) 

---