Makassar, Gosulsel.com – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada triwulan pertama 2018 masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena keterlambatan cairnya Dokumen Pencairan Anggaran (DPA).

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Makassar, Syamsu Rizal MI, saat ditemui di Balai Kota Makassar, Senin (14/05/2018).

Dikatakannya, keterlambatan dan serapan rendah yang terjadi di Lingkup Pemkot Makassar umum terjadi setiap pemerintahan daerah. Ditambah dengan adanya kendala pencairan karena adanya masalah yang terjadi di awal tahun.

“Hampir semua kepala daerah mengalami keterlambatan monev, cuman di Makassar agak-agak keras karena diawal-awal ada masalah,” ujar Deng Ical, sapaan akrabnya.

Lanjutnya, jumlah program yang dilelang telah mencapai 160 program di Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga melihat capaian kinerja dan kondisi teknis administrasinya tidak ada masalah.

“Pada prinsipnya on the track semuanya, cuman terlambatji satu bulan penyiapan dokumennya, hampir semua dokumen sudah termasuk di Diknas untuk triwulan kedua,” kata Deng Ical.

Ia menekankan, tahun 2018 ini merupakan puncak kinerja terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga semua SKPD harus mengoptimalkan program yang ada.

“Ini adalah tahun terakhir untuk full power, sehingga diharapkan ada penyempurnaan dan percepatan pelaksanaan amanah yang tertuang dalam RPJMD,” tutupnya.

Perlu diketahui, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan serapan dana terendah yang masuk dalam kategori rendah (0-8% serapan anggaran) yaitu Bagian Hubungan Masyarakat (Humas). Dana Bagian Humas yang cair mencapai Rp20,6 miliar, namun serapan anggaran hanya sebesar Rp2,06 juta atau 0,01% capaian realisasi hingga bulan ini.(*)

---