MAKASSAR, GO CAKRAWALA — Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani mengatakan Pilwalkot Makassar menjadi salah satu Pilkada serentak 2018 yang mendapat perhatian DPD. Selain Makassar, dua daerah yang juga mendapat perhatian khusus yaitu Pilkada Palopo dan Parepare.

Hal ini diungkapkan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (5/6/2018). Kunjungan ini dalam rangka pengawasan persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Sulsel.

“Kita ingin memastikan Pilkada di 171 daerah bisa berjalan sesuai tahapan dengan baik. Di Sulsel ada tiga daerah yang mendapat perhatian khusus dari kami yaitu Makassar, Parepare dan Palopo,” katanya.

Ada beberapa hal yang ditekankan DPD kepada penyelenggara, mulai dari data pemilih, persiapan dan distribusi logistik pemilu sampai pada pelaksanaan tahapan Pilkada sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tak hanya itu, Benny juga mengingatkan tiga kejahatan demokrasi yang bisa merusak pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral, politik uang dan keberpihakan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu atau Panwaslu.

“Kita minta ASN untuk tetap netral dan calon untuk tidak menjerumuskan ASN sebagai tim pemenangan. Kedua masalah politik uang, ini memiliki daya hancur yang sangat tinggi. Kita juga ingatkan Bawaslu dan KPU untuk mengedepankan moralitas,” tegasnya.

Ketua Panwaslu Makassar, Nursari mengungkapkan pihaknya berusaha melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran di Pilwalkot Makassar. Sementara sanksi yang diberikan menjadi opsi terakhir bagi yang melanggar.

“Kami sudah melantik 2670 Panwas TPS hari Minggu kemarin, sudah persiapan untuk peningkatan kemampuan  mereka. Sayang banyak rekomendasi kami yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara satunya,” ungkapnya dihadapan  rombongan Komite I DPD RI.  (Mirsan)