Gowa, Gosulsel.com — Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga secara tegas mengeluarkan ancaman kepada personel kepolisian yang melakukan intervensi, dan tindakan tak netral lainnya pada proses pemungutan suara di Pemilihan Gubernur Sulsel, 27 Juni mendatang.

Tak main-main, sanksi yang diberikan pun cukup keras, Kapolres Gowa itu mengatakan, hukuman tersebut tidak hanya mutasi yang bersifat demosi, tapi juga bisa mutasi yang bersifat Tour of Area.

“Dan tergantung dari kesalahan yang dilakukan, dan dapat saja diancam dengan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH),” terangnya.

Sinto membeberkan bahwa institusi Polri harus netral dalam Pilkada serentak 2018, terlebih di wilayah Kabupaten Gowa yang menjadi tanggung jawab dirinya.

“Sehingga rencana pengamanan yang dibangun oleh Polres Gowa harus menunjukkan dari Polisi pengamanan jangan sampai terpengaruh pada salah satu kepentingan atau ikut berpolitik praktis,” tegas Sinto saat ditemui Gosulsel.com usai Apel Pergeseran Pasukan di Pelataran Istana Tamalate, Minggu (24/6).

Pihaknya, lanjut Sinto, telah membangun posisi Polisi sesuai dengan Pasal 28 UU Nomor 2 tahun 2002 bahwa Polri harus bersifat Netral, karena Polri tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

“Inilah perkuatan yang memang kita berdayakan untuk bisa berada pada pengamanan di TPS-TPS seluruh Kabupaten Gowa, sehingga pola pengamanannya yang kami bangun dalam rencana itu adalah satu personil mengamankan satu TPS,” tandas dia.(*)

---