Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono Melantik Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Sulsel

Defisit Anggaran, Pemprov Kurangi Tunjangan TPP ASN

Selasa, 31 Juli 2018 | 11:24 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Mirsan - Go Cakrawala

Makassar, Gosulsel.com — Kondisi keuangan Pemprov Sulsel tahun 2018 yang mengalami defisit, berdampak pada anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan diterima Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis mengatakan untuk TPP yang akan diterima bulan Agustus sampai Desember dipastikan berkurang dibandingkan dengan yang diterima bulan Januari sampai Juli.

“Kemarin itu kita pakai asumsi kemampuan APBD sebesar 30 persen, waktu itu masih tahapan uji coba. Untuk bulan Agustus, kita turunkan menjadi asumsi 20 persen,” kata Arwin, saat ditemui di kantornya, Selasa (31/7/2018).

Arwin menyebutkan keputusan pemberian TPP ini dilakukan saat tahun anggaran sedang berjalan. Arahan ini merupakan hasil konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Anggaran yang dipersiapkan kemarin itu hasil pergeseran belanja makan minum dan honor pegawai. Ternyata setelah dikembalikan ke OPD masing-masing hanya ada yang bisa membiayai sampai 5 bulan,” jelasnya.

Agar tak menimbulkan polemik, BPKD telah memberikan sosialisasi secara tertulis kepada setiap OPD. Surat ini ditandatangani langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Sulsel Tautoto Tanaranggina mewakili Gubernur Sulsel.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 2 BPKD, Salehuddin menambahkan selama 7 bulan setiap bulan dianggarkan sekitar Rp74 miliar untuk membayar TPP 26 ribu lebih ASN di lingkup Pemprov Sulsel.

“Kalau kita pakai asumsi 20 persen, otomatis akan berkurang sekitar 10 persen. TPP ini kan ditetapkan di tengah tahun anggaran, kita hanya siapkan Rp726 miliar untuk pembayaran,” tambahnya.

Meski mengalami pengurangan, Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) berjanji akan menaikkan jumlah TPP di tahun 2019 mendatang. Ini juga sesuai dengan arahan dari KPK untuk meningkatkan tunjangan bagi ASN.

“Untuk tahun 2019, kita sudah ada perencanaan. Tahun depan, sesuai janji dengan KPK kita rencanakan menggunakan asumsi kemampuan APBD 40 persen. Estimasi kita sekitar Rp1 triliun untuk TPP selama satu tahun,” ungkapnya.(*)