Maros, GoSulsel.com — Aktifitas penambangan di Kecamatan Moncongloe makin meresahkan warga. Bukan hanya merusak jalan, debu yang dihasilkan dari proses pengangkutan, juga membuat banyak warga semakin terganggu.

Namun, keluhan warga ini seolah diacuhkan oleh Pemkab Maros yang betdalih bukan tanggung jawabnya. 

Hal tersebut menjadi sorotan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel. Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, menyebutkan adanya dugaan oknum kepolisian dan Anggota DPRD Maros yang terlibat dalam kegiatan tambang itu. Menurutnya, aktifitas penambangan di wilayah Moncongloe, Tompobulu dan Tanralili sudah sangat memprihatinkan. 

“Kami sudah mendatangi langsung beberapa lokasi tambang di tiga kecamatan itu. Memang sudah sangat luar biasa dampaknya. Jika ini dibiarkan akan sangat berdampak pada lingkungan di sana. Kita juga menduga keterlibatan oknum aparat dan dewan,” katanya saat ditemui, Kamis (9/8/2018). 

Dari hasil penelusuran Walhi, Amin menyebutkan, sedikitnya ada 11 lokasi tambang di Kecamatan Moncongloe. Namun yang mengantongi izin, hanya ada 2 lokasi. Hal ini menurut dia, membuktikan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terkait isu lingkungan. 

Ia juga mencatat, sedikitnya ratusan ton tanah uruk setiap harinya diangkut dari lokasi tambang ke proyek reklamasi di Makassar dan beberapa lokasi pembangunan properti lainnya yang bahkan sampai di Gowa. Hanya saja, masyarakat tidak mendapatkan apa-apa kecuali dampak buruk dari aktifitas penambangan itu. 

“Dari 11, hanya ada 2 saja yang berizin. Ini jelas faktanya jika pemerintah acuh dengan isu lingkungan. Bayangkan ratusan bahkan ribuan ton diangkut tiap hari, tapi secara ekonomi masyarakat tak dapat apa-apa kecuali dampak buruk,” terangnya. 

Pihaknya mengimbau, agar warga mau bersatu untuk menyelamatkan  lingkungan yang sudah dalam kondisi kritis di wilayahnya. Pasalnya, selain dampak jangka pendek yang dikeluhkan saat ini, dampak jangka panjang kerusakan lingkungan juga akan mengancam warga sekitar.(*)

---