Makassar,GoSulsel.com – Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset (BPKA ) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi  lingkup Pemkot Makassar Tahun 2018. di Hotel Horison Ultima Jalan Jendral Sudirman Makassar, Selasa (14/8/2018).

Dengan adanya perubahan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat pada anggaran tahun 2018, maka pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota makassar kembali mengkaji dan menerapkan pola kebijakan  tersebut dengan melaksanakan sosilisasi dana tranfer.

“Tujuan terselenggaranya kegiatan ini, adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan dan ketentuan dana perimbangan pemerintah pusat, sehingga dapat dikelola sesuai kebijakan pemerintah pusat,” ucap Helmi Budiman, kepala Bidang Anggaran BPKA.

Dalam sambutannya Wali kota Makassar yang dibawakan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Dr. Hj. Naisyah Asikin menjelaskan, bahwa APBD Kota Makassar di tahun 2018 telah menyentuh angka Rp4,1 Trilyun. 

Didalamnya  sudah termasuk dana perimbangan sebesar Rp1,9 trilyun Rupiah atau sebesar Rp46,38 persen dari total APBD kota Makassar. Dana perimbangan tersebut  sudah termasuk Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,3 Trilyun lebih dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp462,62 Milyar lebih.

“Alokasi anggaran  tersebut  telah memberikan kekuatan financial yang besar bagi Pemerintah kota Makassar, yang menunjukkan bahwa pemerintah kota Makassar masih membutuhkan anggaran besar untuk membangun,”ujarnya.

Naisyah menambahkan Pemkot Makassar pada tahun 2018, mendapatkan alokasi, dari tahun sebelumnya 7 bidang menjadi 8 bidang pada tahun ini, meliputi bidang Pekerjaan umum yang terdiri dari infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, Keluarga Berencana, Perumahan, Kawasan Pemukiman, Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, serta Pendidikan.

“Namun kita cermati  Pemerintah kota Makassar masih memerlukan alokasi anggaran yang besar  dalam menyiapkan anggaran pembangunan bidang tersebut,”sebutnya. 

Naisyah berharap pada peserta yang ikut sosialisasi Kali ini, memahami agar kesalahan dan penyimpangan yang mungkin saja terjadi dalam mengelola dana dapat diminimalisir.

“Dengan meminimalisir sedini mungkin kesalahan yang terjadi, pemerintah kota dapat memberikan outstanding performance yang baik, tentunya berimplikasi mempertahankan opni Wajar Tanpa Pengecualian yang sudah  kita raih tiga kali berturut turut,”pungkasnya. (*)

 

---