Bulukumba, Gosulsel.com – Dipicu adanya dugaan pemotongam anggaran kegiatan milik Karang Taruna Aru Patulung, Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa, puluhan anggota lembaga kepemudaan itu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Bulukumba, Senin (27/8/2018).

Saat berorasi, demonstran mengatakan aksi ini merupakan buntut dari adanya pemotongan anggaran karang taruna yang diduga lewat Bendahara desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD).

“Kalau mengacu pada rapat musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) maka ditetapkan dan disetujui sebesar Rp 25 juta. Tapi belakangan hanya Rp 19 juta,” teriak para demonstran.

Untuk itu koordinator aksi, Multazam, mendesak pemkab Bulukumba untuk memanggil pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kepala Desa serta Bendahara Desa Baruga Riattang.

“Kami juga mendesak Dinas PMD agar melakukan anggaran perubahan di Desa Baruga Riattang. Serta memecat bendahara desa secara tidak terhormat,” katanya.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, akhirnya menerima perwakilan aksi di ruang rapat kerjanya. Menurut Tomy, pemotongan anggaran pada Karang Taruna karena adanya rasionalisasi beberapa Rencana Kerja Pemerintah Daera (RKPD) dan sudah sepengetahuan Kepala Desa sebelumnya.

“Jadi bukan hanya pada item kegiatan Karang Taruna saja. Namun banyak kegiatan lainnya akan terkena dampak karena tidak sesuai target ADD dan BDD,” jelasnya.

“Meski begitu kami tetap akan meminta keterangan dari Bendahara desa itu. Termasuk meminta BPMPD melakukan klarifikasi terkait kewenangan bendahara. Tujuanya, agar ke depan tidak ada pemotongan anggaran secara sepihak,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Bulukumba ini.

Dia juga mengaku bakal memberikan masukan kepada BPMPD setelah proses asistensi, imbuhnya, juga harus ada proses konsultasi di BPMPD terkait item kegiatan yang telah disepakati.(*)

---