Sinjai, GoSulsel.com — Aliansi Komunitas Lembaga Aktivis Masyarakat Sinjai (Aklamasi) menggelar diskusi publik di Warkop Karampuang Jalan Tondong Sinjai Utara, Senin malam (27/8/2018).

Diskusi publik ini mengangkat tema ‘Transparansi Data Kepesertaan dan Pembayaran BPJS dalam APBD 2018’.

Hadir dalam diskusi tersebut Penjabat Bupati Sinjai Jufri Rahman, Ketua DPRD Sinjai Abd Haris Umar, Kapolres Sinjai AKBP Ardiansyah, Sekda Sinjai Akbar Mukmin, Kepala BPJS cabang Sinjai Jabbar, Asisten Perekonomian Nikmat Baddare Situru.

Hadir pula Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Budiaman, para Kepala OPD, para Kabag Setdakab Sinjai, unsur LSM, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa, serta Mantan Sekda Sinjai Taiyyeb Mappasere.

Penjabat Bupati Sinjai, Jufri Rahman cukup terkejut menyimak rumitnya masalah BPJS Kesehatan di Sinjai karena persoalan akurasi data.

Menurutnya, perlu mengembalikan persoalan pada proporsinya dan mencari solusinya agar masyarakat tidak dirugikan dan APBD tidak tergerus.

“BPJS ternyata begitu rumit masalahnya, setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPJS Sinjai baru tahu ternyata persoalannya ada diakurasi data, sehingga perlu ada tim kecil yang dibentuk untuk validasi data,” katanya.

Meski demikian, sebagai Penjabat Bupati Sinjai, Jufri Rahman meminta agar masalah tunggakan BPJS yang mencapai Rp 13 miliar ini dapat dicarikan solusi dan berharap solusi tersebut ada dalam diskusi tersebut.

“Saya mewakafkan diri untuk Sinjai karena saya mencintai Sinjai. Saya harap agar semua unsur yang terkait supaya duduk bersama mencarikan solusi sehingga tunggakan BPJS yang Rp 13 miliar bisa terselesaikan tanpa ada dirugikan,” harapnya.

Jufri meminta, pihak BPJS Sinjai dan Dinas Sosial Sinjai bersinergi untuk memperbaiki data dengan melibatkan garda terdepan di Pemerintahan, Camat, Kepala Desa dan Lurah.

Persoalan validasi data juga ditekankan oleh Ketua DPRD Sinjai, Abdul Haris Umar dan tokoh masyarakat Sinjai, Taiyeb A. Mappasere.

Keduanya bahkan meminta agar Pemkab Sinjai jangan dulu membayarkan utang ke BPJS sebelum data yang ada di BPJS diperjelas dan divalidasi.

Tayyeb A Mappasere mengatakan validasi data BPJS harus jelas sebelum didorong di APBD perubahan, pihaknya juga sepakat jika permasalahan ini kembali dilakukan rapat kerja.

“Agar uang Pemda tidak terbuang percuma hanya karena data yang salah, serta masyarakat juga bisa terlayani dengan baik,” kuncinya.(*)

---