Kader PKK Diminta Tak Berpolitik Praktis
Makassar, GoSulsel.com — Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diminta untuk tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Hal ini untuk menciptakan kerukunan dalam kondisi apapun.
Hal ini ditegaskan oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Tri Rachayu Sumarsono saat memberikan sambutan di peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 46 dengan tema ‘Kerukunan Dalam Keluarga dan Lingkungan untuk Mewujudkan Indonesia Damai’ di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (4/9/2018).
“Secara kelembagaan, tim penggerak PKK itu tidak berpolitik praktis. Sebab fungsi kinerja dan program PKK adalah menciptakan kerukunan dalam keluarga dan lingkungannya,” kata Tri Rachayu.
Seperti diketahui tahun 2018 ini, telah dilaksanakan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah. Saat ini tengah berlangsung persiapan pemilihan legislatif dan presiden 2019 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Tri Rachayu juga meminta kader PKK memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh keluarga di Indonesia bahwa kondisi aman, nyaman, tentram dan damai pada dasarnya dimulai dari keluarga dan lingkungan masing-masing.
Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Tautoto Tanaranggina juga berharap peran PKK harus lebih profesional dan proporsional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PKK harus bekerja secara normatif, kreatif, tepat waktu dan bertanggung jawab.
“Kegiatan PKK itu tugas pokoknya sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Untuk itu sinergitas PKK dengan instansi terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten-kota,” tambahnya.(*)
