Bantaeng, GoSulsel.Com – Terkait adanya rencana melaporkan anggaran reses dan uang.makan minum DPRD Bantaeng yang ditengarai fiktif, Ketua LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP) Bantaeng, Aidil Adha. melakukan konsolidasi dengan sejumlah lembaga.

Menurut Aidil, konsolidasi itu dilakukan terkait pemberangkatan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) di Jakarta. Aksi ini dilakukan untuk mendesak KPK agar kasus anggaran reses dan uang makan minum serta perjalanan dinas DPRD Bantaeng bisa diproses hukum.

“In syaa Allah, paling lambat pekan depan, kami bersama sejumlah lembaga akan berorasi di KPK dan sekaligus berencana memasukkan laporan penggunaan anggaran DPRD Bantaeng yang diduga fiktif,” ungkapnya, Senin (10/9/2018).

Dia mengakui, rencana ini sudah dibahas bersama sejumlah perwakilan LSM di Bantaeng, bahkan sudah dikoordinasi beberpa organisasi non Pemerintah di Jakarta.

Upaya untuk mencari kebenaran dan keadilan hukum di Jakarta, lanjut dia, karena dinilai penegak hukum di daerah kurang memiliki keberanian mengungkap Kasus sperti ini.

“Ini menjadi dasar sehingga kami nekat melakukan aksi dan mendesak KPK segera turun melakukan pemeriksaan dan menggeledah penggunaan anggaran negara yang dikelola di sekertariat DPRD Bantaeng,” tandasnya.

Rencananya, koalisi LSM tersebut akan membawa bukti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu juga, beberapa alat bukti yang dinilai bersyarat diajukan ke KPK untuk memeriksa 25 legislator Bantaeng.

“Kami dari koalisi LSM juga sudah sepakat, tidak hanya penggunaan anggaran 2017 saja yang kami laporkan, tapi juga mulai laporan 2015-2018 yang diduga salah satu pemangku kebijakan dan orang yang cukup berpengaruh di Bantaeng,” tutupnya. (*)

---