Makassar,GoSulsel.com – Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri membuka acara BLK Makassar Fair 2018 di Balai Latihan Kerja Makassar Jalan Taman Makam Pahlawan, Rabu (17/10). Sebanyak 1000 sertifikat kompetensi juga diberikan secara simbolis kepada siswa BLK.

Hanif menyebutkan, sertifikat kompetensi berbeda dengan pelatihan. Sertifikat kompetensi diakui oleh industri dan dunia usaha. Sehingga dibutuhkan uji kompetensi.

Persolaan bidang ketenegakerjaan dari hari ke hari semakin baik, kata Hanif, walaupun menghadapi tantangan seperti masalah kemiskinan. Selain itu, masalah pengangguran serta pekerja miskin. Di Indonesia 58 persen angkatan kerja hanya lulusan SD dan SMP dari 133 juta orang angkatan kerja.

“Kita ingin memastikan warga Indonesia memiliki keahlian untuk perlindungan masa depan mereka. Terlindungi karena miliki kemampuan kerja,” sebutnya.

Pemerintah mendorong pelatihan berbasis kompetensi untuk memberikan keahlian kepada warga. Selain itu, bagi yang memiliki skill (keahlian) untuk dapat meningkatkan kemampuannya melalui kebijakan upskillnya dan meminta BLK untuk membuka fasilitas tersebut. Serta Reskilling adalah merubah keterampilan sesuai dengan kebutuhan kerja.

Dunia kerja juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, jika teknologi berubah maka industri akan berubah. Serta Industri yang berubah mempengaruhi hadir atau hilangnya jenis pekerjaan.

Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah mengapresiasi upaya Kementerian Tenagakerja RI untuk mendorong pendirian sekolah vokasi. Pemerintah Provinsi Sulsel seiring dengan hal tersebut juga mendorong investasi agar tersedia lapangan kerja. Sulsel akan menjadi lahan investasi yang menjanjikan.

NA membeberkan, pada Januari tahun 2018. Akan ada investasi pada bidang perikanan, dimana Makassar dengan sistem keramba dan akan memberikan training atau pelatihan selama tiga bulan ke Jepang. Keluhan dan hambatan bidang investasi juga dilakukan.

“Keluhan dan hambatan diatas oleh Pemprov Sulsel. Jika mau menyelesaiakan pengangguran dan kemiskinan, maka birokrasi harus dibenahi,” ujarnya. (*)

---