MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Sulawesi Selatan masih menjadi daerah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal terbanyak. Total 80 persen TKI asal Sulsel berangkat tanpa melalui jalur dan dokumen resmi.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mencatat 2,92 juta TKI dari seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2008-2017. Sulsel menjadi penyumbang terbesar ketujuh sebanyak 66,29 ribu orang TKI.

Apabila dirinci lebih lanjut, pangsa rata-rata TKI dari provinsi Sulsel terhadap kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua dari tahun 2015-2017 mencapai 62%, dengan jumlah rata-rata 1.458 orang per tahun.

Dari data TKI yang dideportasi dari Malaysia mencapai 32,5 ribu orang per tahun. Di mana 80 persen yang dideportasi lewat Nunukan berasal dari Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono mengakui jalur konvensional atau ilegal masih menjadi pilihan TKI yang ingin keluar negeri. Hal ini dikarenakan mereka tak memiliki dokumen kelengkapan serta tak memenuhi syarat seperti dari segi kesehatan.

“Mereka merasa yang penting dapat kerjaan. Apalagi tidak memenuhi syarat seperti kesehatan dan dokumen. Mereka tidak pikir soal asuransi saat terjadi musibah atau ancaman deportasi,” katanya usai melakukan rapat bersama Bank Indonesia dan Pemprov Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu 17 Oktober.

Untuk mengantisipasi masalah TKI ilegal, BNP2TKI bersama BI, OJK, Kemenaker dan Pemprov Sulsel telah membuat lima program terobosan. Salah satunya membuat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

“Kantor ini akan mengintegrasikan lima fungsi layanan dokumen penempatan TKI. Dari sebelumnya butuh 2-3 bulan pengurusan menjadi 5 hari. Yang sebelumnya dilakukan di 5 kantor terpisah akan disatukan menjadi 1 kantor,” jelasnya.

Masalah TKI juga menjadi konsen BI. Bank Indonesia tak ingin diam, atas masalah yang mengundang keprihatinan atas kondisi TKI.

BI berencana bekerja sama dengan BNP2TKI dan Pemprov Sulsel, untuk pelatihan. Akan ada pelatihan manajemen keuangan yang mereka siapkan untuk para pahlawan devisa.

Kepala BI Sulsel, Bambang Kusmiarso mengatakan mereka tak ingin melihat TKI yang pulang dengan tangan hampa. Bekerja bertahun-tahun tanpa menghasilkan apa-apa, tak ada yang dibawa pulang ke tana air.

Untuk itu, pentingnya ada pelatihan bagi mereka yang sebelum atau telah berangkat dan memyempatkan pulang. BI, kata dia, siap memberi kontribusi untuk pelatihan tersebut bersama instansi lain.

“Bagaimana mereka mengatur keuangan, agar tak ada masalah. Mereka tak lagi pulang dengan tangan kosong,” beber Bambang.

Sulsel menjadi bagian yang ikut diberikan perhatian besar. Daerah ini masuk dalam urutan tujuh besar penyalur TKI terbanyak di Indonesia. Sehingga potensial untuk pelatihan-pelatihan.

“Jangan untuk konsumsi sebagian disimpan. Agar hasilnya bermanfaat. Kami juga telah tertibkan money charger yang tak berizin di beberapa lokasi. Sehingga TKI bisa menukarkan uang hasil kerjanya sesuai jumlahnya,” tambahnya.

Pj Sekda Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo mendukung penuh upaya tersebut. Pihaknya juga siap terlibat langsung untuk mengawal para TKI. (*)

---