Backlog Rumah ASN di Sulsel Capai 41 Ribu

Senin, 22 Oktober 2018 | 16:11 Wita - Editor: Irwan Idris - Reporter: Mirsan - Go Cakrawala

Makassar, Gosulsel.com — Kepemilikan rumah di Sulawesi Selatan belum terpenuhi dengan baik. Salah satunya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tercatat ada 41.264 orang yang belum memiliki rumah (backlog).

Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan secara nasional ada 775.315 PNS yang belum memiliki rumah. Provinsi Sulsel menjadi daerah peringkat enam backlog pemilikan rumah PNS.

“Selama ini tidak ada program khusus untuk pemilikan rumah bagi ASN (Aparatur Sipil Negera). Mereka masih dilayani oleh KPR (Kredit Pemilikan Rumah) subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya usai menghadiri Lokakarya Pembinaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan di Hotel Claro, Senin (22/10).



Eko menyebutkan kendala yang dihadapi oleh PNS untuk memiliki rumah diantaranya harga hunian lebih tinggi dibandingkan kenaikan gaji mereka. Selain itu porsi KPR Bersubsidi tahun 2010-2017 hanya 13 persen untuk PNS.

Tak hanya itu, banyak PNS yang terkendala persyaratan untuk mengambil KPR dikarenakan telah mengambil kredit konsumtif lainnya, seperti cicilan kendaraan atau alat elektronik. Karena itu, Kementerian PUPR meminta PNS untuk membersihkan masalah kredit sebelum mengajukan KPR.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel, Andi Bakti Haruni menyebutkan untuk perumahan MBR di Sulsel, pengembang menargetkan 30 ribu unit tahun 2018 ini. Dari target tersebut, sudah terealisasi 15 ribu.

“Dari angka 15 ribu ini baru 3 ribu unit yang terjual. Ini kan banyak yang masih tersedia, pertanyaannya sekarang kenapa PNS tidak bisa mengambil KPR? Ini hanya persoalan data saja,” ungkapnya.

Secara umum, data backlog perumahan di Sulsel berdasarkan data Dinas PKP2 mencapai 134.953. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) justru mencatat angka lebih tinggi 983.219.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program Sejuta Rumah. Kebijakan ini menjadi bagian dalam program 100 hari kerja Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah bersama wakilnya Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan).

Prof Andalan yang dilantik 5 September lalu, berjanji melakukan percepatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Perumahan Bersubsidi bagi 1000 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Asisten II Bidang Ekonomi Sulsel, Muh Firda mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan bagi pengembang dalam pembangunan khususnya perizinan. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan MBR.

“Kita berharap dengan berbagai kemudahan dari pemerintah pusat dan daerah menjadi stimulus bagi pengembang guna mendukung percepatan program sejuta rumah,” pungkasnya.(*)