Makassar, GoSulsel.com — Dua legislator DPRD Makassar tidak lagi mendapat gaji dari negara, yakni legislator Hanura Andi kadir dan legislator Golkar, Saharuddin Said. Keduanya terakhir menerima gaji pada bulan Agustus lalu.

Dia tidak digaji oleh negara lantaran pindah partai di Pileg 2019, Saharuddin Said pindah ke PAN, sementara Andi Kadir pindah ke PKB. Olehnya keduanya dinilai telah memundurkan diri pasca keluarnya Daftar Caleg Tetap (DCT) di partai berbeda.

Tidak hanya itu saja, legislator PKPI, Arifin Deng Kulle yang saat ini pindah ke Demokrat tidak lagi menerima uang negara per bulan Agustus lalu, padahal Arkul masih aktif berkantor hingga awal bulan Oktober.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar membenarkan, bawha ketiganya tidak lagi menerima gaji pasca terbitnya DCT. Hal ini merujuk pada edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor surat 160/6324/OTDA.

“Justru dia tidak digaji. Sejak diterbitkan DCT oleh KPU. Semenjak itu hak-hak keungannya di cabut,” kata Adwi saat ditemui di ruangan kerjanya, Gedung DPRD, Jalan AP. Pettarani, Makassar, Selasa (23/10/2018).

Dia mengatakan, bahwa sejak mengundurkan diri, hak keuangan ketiganya dicabut. Alasannya ada ketakutan untuk mengembalikan uang negara. “Termasuk pak Ajid, pak Arkul baru mengundurkan diri kita hentikan. Kita takut juga pengembali,” ujarnya.

Dia melanjutkan, saat ini proses pengganti antar waktu (PAW) Saharuddin Said masih berproses di KPU, sementara proses PAW Andi Kadir sudah ada di meja Gubernur. “Kalau Andi Kadir kita tinggal menunggu SK dari Gubernur,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Andi Kadir mengakui bahwa hak keuangannya sudah dicabut sekitar dua bulan yang lalu. “Sudah lama tidak terima gaji, kalau tidak salah terakhir bulan Agustus, semenjak mengundurkan diri,” tuturnya.

Dia mengatakan menerima keputusan tersebut dan legawa. “Namanya juga mengundurkan diri,” ucapnya.(*)

---