Makassar, Gosulsel.com – Partai Amanat Nasional (PAN) diterpa petaka jelang Pileg 2019. Wakil Ketua Umumnya, Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Taufik disangka menerima suap sebesar Rp3,65 miliar dari Bupati Kebumen periode 2016-2021, Muhammad Yahya Fuad, berkaitan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016.

Penetapan tersangka Taufik tentu akan berpengaruh terhadap persiapan PAN di Pileg tahun depan. Tidak hanya secara nasional, masalah tersebut juga akan berpengaruh bagi Caleg PAN di daerah.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto yang dikonfirmasi berkaitan hal tersebut mengatakan, isu korupsi dalam kontestasi Pileg 2014 akan selalu menjadi bahan untuk negative campaign.

“Faktanya, semua partai punya kader yang tersangkut kasus korupsi, di hampir semua tingkatan kepengurusan,” tuturnya.

Kejahatan korupsi, terang Andi Luhur, merupakan salah satu dampak dari bekerjanya sistem politik elektoral yang berbiaya mahal.

“Saya kira tidak ada satu partai politik pun yang berani mendeklarasikan diri sebagai partai yang bersih, kecuali partai baru yang belum lulus ujian elektoral,” imbuh Luhur, Rabu (31/10/2018).

Dia menegaskan, penetapan Taufik sebagai tersangka tentu memiliki pengaruh elektoral terhadap PAN, tetapi soal signifikansi dengan naik atau turunnya peringkat perolehan suara, menurut dia perlu ditelisik lebih jauh.

“Apalagi sistem pemilihan juga tidak memberi koneksi langsung antara perilaku elit nasional dengan caleg mereka di daerah.

Meskipun demikian, Caleg daerah PAN akan sulit mengeksplorasi isu-isu anti korupsi sebagai agenda perjuangan mereka di DPRD.

Dijelaskan lebih jauh, PAN memang harusnya bisa memberi keteladanan dalam perilaku anti-korupsi. “Sebagai partai politik yang memiliki geneologi dengan cita-cita reformasi, PAN seharusnya memberi warna dalam penciptaan tata pemerintahan yang bersih,” tandasnya.(*)

---