Makassar, GoSulsel.com – Calon anggota DPRD incumben Kabupaten Jeneponto, Asprianto berharap Pemilu 2019 mampu melahirkan pemimpin yang lebih berkulitas, baik itu di tingkatan nasional maupun lokal. Hal ini dikatakan saat ditanyakan berkaitan perubahan iklim demokrasi, di mana pada Pemilu 2019 pertama kali dilaksanakan serentak Pileg dan Pilpres.

Caleg nomor 4 dari partai Golkar itu mengatakan, dirinya sangat berharap Pileg dan Pilpres 2019 dapat menghasilkan produk demokrasi kerakyatan partisipatif, bukan demokrasi yang elitis, menjadi pemimpin nasional tapi kering pada level akar rumput.

“Pesta demokrasi 2019 nanti diharapkan dapat menghasilkan suatu iklim demokrasi kerakyatan-partisipatif, bukan demokrasi lainnya,” harap Dia.

Demokrasi kerakyatan-partisipatif yang dimaksud berupa demokrasi kerakyatan, di mana tujuannya memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam proses politik Pileg dan Pilpres.

“Partisipasi masyarakat yang tinggi, terangnya, akan menghasilkan keputusan yang akan mengarah secara kuat bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara umum,” kata Asprianto.

Asprianto yang bertarung melalui Daerah Pemilihan (Dapil) I, yakni Kecamatan Binamu-Kecamatan Turatea melanjutkan, pengambilan keputusan akan lebih mempertimbangkan bagaimana merealisasi kehidupan masyarakat yang sejahtera dan merata sehingga dapat dinikmati semua warga negara.

“Model demokrasi kerakyatan ini berdasarkan premis bahwa demokrasi bukan sekedar produk dari transaksi dan konsensus kalangan elitis (elites), melainkan berupa bentuk tuntutan dan dukungan dari massa atau kelompok di luar kaum elit,” ujar Ketua Komisi 4 DPRD Jeneponto yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat ini.

Perubahan kepemimpinan, kata dia dipahami bukan sekedar pergeseran kekuasaan diantara kalangan elit, melainkan merupakan proses kejatuhan kekuasaan yang akan diambil kembali oleh kekuasaan massa.

Sementara itu, model demokrasi elitis merupakan demokrasi yang menekankan bahwa pemerintah akan kuat dan baik apabila berada di tangan mereka yang memiliki keahlian di bidangnya. 

“Model demokrasi elit ini menekankan adanya kompetisi diantara beragam kelompok elit yang terjadi di Parlemen, atau dalam kaitannya dengan pemilihan (para senator dan Presiden-Wapres),” tuturnya.

Meskipun pemerintahan berada pada kelompok elit, sambung dia, yang mana dianggap memahami dan memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan, seperti halnya demokrasi kerakyatan, tujuan demokrasi elitis untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pula.

Tujuan menyejahterakan rakyat tersebut akan terwujud manakala pemerintahan dikendalikan para elit yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua dalam tempo waktu yang lama tentunya. “Dalam hal ini diperlukan kepemimpinan yang berkesinambungan yang memiliki keahlian dalam bidangnya,” jelasnya

“Model demokrasi elit ini dipandang memiliki kelemahan karena aspirasi masyarakat luas terabaikan karena tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan negara. Memang, terlalu banyak partisipasi masyarakat juga berefek negatif terhadap ketidaksitabilan pemerintahan,” tandasnya.(*)

---