MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Fenomena kemenangan kolom kosong di Pilwali Makassar Juli lalu berujung permasalahan kekosongan Wali Kota Makassar selama setahun lebih. Pilkada serentak terdekat akan digelar pada akhir tahun 2020, sementara masa jabatan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto berakhir pada bulan Mei 2019 lalu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Dimana didalamnya memuat, salah satu tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

Anggota DPRD Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika yang dikonfirmasi soal permasalahan birokrasi Kota Makassar mengatakan, tidak ada alasan harus taat pada PP nomor 12 tahun 2018. Dimana pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dikembalikan ke DPRD.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PPP Kota Makassar ini mengatakan, bahwa partainya telah menyiapkan alternatif Wali Kota untuk sisa masa jabatan. BBT akronim namanya dengan tegas mengusung incumbent Danny Pomanto.

“Petahana Danny Pomanto jadi calon tunggal yang diusung PPP, untuk mengisi kekosongan Wali Kota,” kata BBT saat ditemui di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (14/12/2018).

BBT menjelaskan bahwa ada kemungkinan pasangan calon tetap direkomendasikan oleh partai politik, sebesar 20 persen perolehan kursi menjadi salah satu syarat.

Selanjutnya akan dilakukan pemilihan oleh 50 anggota DPRD Makassar. Pemilihannya ‘one man, one vote’. Jika tata caranya seperti itu, BBT memastikan 5 anggota Fraksi PPP memilih Danny Pomanto.

“Dengan tidak mendahului Tuhan, saya pastikan suara untuk Pak Danny,” ujarnya.

Pada Pilwali Makassar Juli lalu, PPP adalah partai pengusung penantang Danny, yakni pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Dikonfirmasi BBT soal sikap politiknya yang berbalik arah, dia hanya menjawab secara diplomatis.

“Tidak ada kawan dan musuh abadi di Politik, kalau kita satu misi, apa yang tidak mungkin. Dinamis bos,” tandasnya.

Dia melanjutkan, Fraksi PPP mengusulkan agar pemilihan Wali Kota di DPRD Makassar segera dilakukan, yakni pada bulan Februari hingga Maret 2019.(*) 

---