MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Sejumlah ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di daerah kompak mundur dari kepengurusan dan status sebagai kader partai. Alasan mundurnya sejumlah kader hampir sama, yakni tidak sepakat dengan sikap politik PSI, khususunya menolak perilaku poligami dan menolak Perda Syariah.

Di Sulsel, sudah ada dua ketua partai yang mundur, yakni Ketua DPD PSI Gowa, Muhammad Ridwan dan Ketua DPC PSI Kecamatan Cina Kabupaten Bone, Nadir Amir. Sebagian kader lainnya juga melayangkan aksi protes.

Muhammad Ridwan yang dikonfirmasi mengakui bahwa dirinya sudah mundur sebagai ketua dan kader partai, bahkan sudah mengirimkan surat elektronik ke DPW PSI Sulsel. Alasan mundurnya lantaran tidak sepaham dengan kebijakan politik PSI.

“Salah satunya itu (kebijakan partai). Termasuk statemen yang selama ini, soal kebijakan Perda syariah,” ujar Ridwan saat dihubungi lewat sambungan selulernya, Senin (17/12/2018).

Statemen yang dimaksud Ridwan, adalah pernyataan yang dilontarkan ketua umum PSI, Grace Natalie terhadap Peraturan Daerah (Perda) bermuatan agama saat HUT ke-4 PSI di Tangerang, beberapa waktu lalu. Saat itu Grace bilang, jika PSI tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah.

Menurut Ridwan, dirinya sangat merasakan dampak dari pernyataan Grace tersebut. Terutama, dalam lingkungan keluarga. Menurut dia, pernyataan Grace soal Perda Syariah, tidak memperhatikan kultur kedaerahan.

“Saya kan rasa itu di daerah saya. Artinya kan, di setiap daerah itu masing-masing punya kultur yang berbeda-beda, baik dalam pemahaman agamanya, dan lainnya. Termasuk dari keluarga juga mempertanyakan, kenapa PSI begitu?,” sambung Ridwan.

Dia menjelaskan, jika dikaji lebih jauh, pernyataan Grace tersebut tidak semuanya keliru, dan ada benarnya. Tapi, mayoritas masyarakat tidak banyak yang mau lakukan itu, dan menerima bulat-bulat pernyataan dari Grace.

“Kalau kita nalar secara dalam, bisa jadi ada benarnya juga. Tapi kan sebagian besar masyarakat ada yang kurang mampu menalar. Yang dia tangkap (PSI) menolak perda syariah,” sambung dia.

Ridwan melanjutkan, jika sebenarnya tak bisa juga hal itu dibenarkan. Karena, dalam konstitusi, sumber hukumnya ada dari agama. Makanya, kata Ridwan tidak bisa dilarang jika ada daerah yang ingin menerapkan Perda syariah.

Sebelumnya, Ketua DPC PSI Cina juga menyatakan mundur, Caleg PSI Dapil 2 Kabupaten Bone ini tidak sepakat dengan perintah partai yang menolak perilaku poligami.

“Pernyataan yang di lontarkan Ketua Umum di Festival 11 kemarin di Surabaya itu sangat kontroversial bagi saya, terus terang saya menolak. Alasan pertama karena poligami sudah ada pada zaman nabi,” kata dia

Dia menegaskan, meskipun ada penolakan terhadap perilaku poligami, tapi tidak semestinya PSI melarang kader.

“Alasan kedua karena Bapak saya sendiri sampai sekarang punya istri 4. Jelas itu poligami. Maksud saya ya kalau tidak mau atau tidak suka, tidak usah di larang-larang kadernya untuk menolak poligami,” tandasnya.(*)

---